Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Keluarga & Waris

Batas usia menikah 19 tahun dan aturan dispensasi kawin

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Sejak UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Penyimpangan hanya lewat dispensasi kawin yang diajukan orang tua ke pengadilan, dengan alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup. Hakim wajib mendengar kedua calon mempelai dan menimbang kepentingan terbaik anak, termasuk risiko putus sekolah.

Syarat dispensasi kawin

Yang dinilai hakim

Bila ada paksaan

Memaksa anak menikah dapat termasuk pemaksaan perkawinan, salah satu tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS. Laporkan ke unit PPA atau UPTD PPA setempat.

Dasar hukum

  • UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7
  • Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
  • UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Pasal 4 ayat (1) huruf e (pemaksaan perkawinan)

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah dispensasi pasti dikabulkan bila calon istri hamil?

Tidak otomatis. Hakim tetap menilai kepentingan terbaik anak dan seluruh fakta.

Bagaimana dengan nikah siri di bawah umur?

Perkawinan tanpa pencatatan tidak punya kekuatan hukum dan tidak menghapus larangan usia minimal. Anak tetap dilindungi hukum.

Berapa lama prosesnya?

Permohonan diperiksa hakim tunggal; waktunya bergantung pada pengadilan. Tanyakan ke kepaniteraan setempat.

Panduan terkait

Lainnya di Keluarga & Waris

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.