Beranda / Panduan Hukum / Keluarga & Waris
Batas usia menikah 19 tahun dan aturan dispensasi kawin
Sejak UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Penyimpangan hanya lewat dispensasi kawin yang diajukan orang tua ke pengadilan, dengan alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup. Hakim wajib mendengar kedua calon mempelai dan menimbang kepentingan terbaik anak, termasuk risiko putus sekolah.
Syarat dispensasi kawin
- Diajukan orang tua ke Pengadilan Agama (Muslim) atau Pengadilan Negeri.
- Ada alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.
- Berkas: surat permohonan, KTP orang tua, KK, akta kelahiran atau identitas anak dan calon pasangan, serta ijazah terakhir anak.
- Hakim wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai.
Yang dinilai hakim
- Kepentingan terbaik anak dan hak tumbuh kembangnya.
- Risiko berhentinya pendidikan dan wajib belajar.
- Kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis.
- Ada atau tidaknya paksaan terhadap anak.
Bila ada paksaan
Memaksa anak menikah dapat termasuk pemaksaan perkawinan, salah satu tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS. Laporkan ke unit PPA atau UPTD PPA setempat.
Dasar hukum
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Pasal 4 ayat (1) huruf e (pemaksaan perkawinan)
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah dispensasi pasti dikabulkan bila calon istri hamil?
Tidak otomatis. Hakim tetap menilai kepentingan terbaik anak dan seluruh fakta.
Bagaimana dengan nikah siri di bawah umur?
Perkawinan tanpa pencatatan tidak punya kekuatan hukum dan tidak menghapus larangan usia minimal. Anak tetap dilindungi hukum.
Berapa lama prosesnya?
Permohonan diperiksa hakim tunggal; waktunya bergantung pada pengadilan. Tanyakan ke kepaniteraan setempat.
Panduan terkait
Lainnya di Keluarga & Waris
- Pembagian Warisan: Hukum Islam, Perdata, atau Adat?
- Harta Gono-Gini Saat Cerai: Cara Membagi Harta Bersama
- Nafkah Anak Setelah Cerai: Kewajiban Ayah dan Cara Menuntutnya
- Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (KHI)
- Wasiat dan Hibah: Batas 1/3, Syarat Sah, dan Cara Membuatnya
- Adopsi Anak (Pengangkatan Anak): Syarat dan Prosedur Resmi
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.