Beranda / Panduan Hukum
Panduan Hukum
Penjelasan singkat dan langkah praktis untuk masalah hukum yang paling sering dihadapi, berdasarkan peraturan resmi Indonesia. Disusun Tim Profesor H, diperbarui 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan.
Utang, Pinjol & Keuangan
Menagih utang, pinjol, kartu kredit, leasing, dan KPR.
- Utang Tidak Dibayar: Cara Menagih Secara HukumTeman, saudara, atau tetangga tidak membayar utang? Pahami beda perdata dan pidana, cara somasi, dan gugatan sederhana sampai Rp500 juta.
- Diteror Debt Collector Pinjol: Hak Anda dan Cara MelaporAturan OJK soal penagihan: jam 08.00–20.00, tanpa ancaman, tidak boleh menagih ke keluarga atau teman. Cara cek pinjol legal dan melapor ke OJK.
- Galbay Pinjol: Apakah Bisa Dipenjara?Gagal bayar (galbay) pinjol tidak membuat Anda dipenjara, tetapi utangnya tetap ada. Pahami akibat hukumnya, aturan penagihan OJK, dan cara bernegosiasi.
- Cara Cek Pinjol Legal atau Ilegal di OJKLangkah cek izin pinjol lewat situs OJK, WhatsApp 081-157-157-157, dan telepon 157. Kenali ciri pinjol ilegal dan cara melaporkannya ke Satgas PASTI.
- Data Pribadi Disebar Pinjol: Cara Melapor dan Jerat HukumnyaPenagih menyebar foto, KTP, atau data Anda ke kontak? Itu bisa melanggar UU Pelindungan Data Pribadi dan UU ITE. Cara mengumpulkan bukti dan melapor.
- Cara Membuat Somasi (Surat Teguran) yang BenarSomasi adalah teguran tertulis sebelum menggugat. Pelajari isi wajib somasi, cara mengirimnya, berapa kali perlu dikirim, dan apa yang terjadi setelahnya.
- Cara Mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan NegeriGugatan sederhana untuk kerugian sampai Rp500 juta: syarat, berkas, alur sidang, putusan 25 hari, dan upaya keberatan. Bisa tanpa pengacara.
- Kartu Kredit Macet: Hak Anda dan Cara MenyelesaikannyaTagihan kartu kredit menumpuk? Pahami aturan penagihan OJK, larangan menagih ke keluarga, cara restrukturisasi, dan cara mengadu ke OJK.
- Motor atau Mobil Ditarik Leasing: Aturan Fidusia dan Putusan MKLeasing tidak boleh merampas kendaraan secara sepihak bila Anda tidak sepakat cidera janji. Pahami Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, hak Anda, dan cara melapor.
- Rumah Akan Dilelang Bank: Hak Debitur KPR dan Cara MenghadapinyaKPR macet dan rumah akan dilelang? Pahami hak tanggungan, kapan bank boleh melelang, cara negosiasi, penjualan sukarela, dan menggugat bila ada pelanggaran.
- Rekening Diblokir karena Dugaan Judi Online atau PPATK: Cara MengurusnyaRekening tiba-tiba tidak bisa dipakai karena diduga terkait judi online atau dihentikan sementara PPATK? Pahami dasar hukumnya, batas waktunya, dan cara mengajukan keberatan.
Pidana & Siber
Penipuan, pencemaran nama baik, peretasan, penangkapan, dan KUHP baru.
- Tertipu Online? Langkah Cepat Melapor dan Memblokir DanaKorban penipuan transfer, belanja online, atau investasi bodong: segera hubungi bank, lapor ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK, dan buat laporan polisi.
- Cara Membuat Laporan Polisi dan Hak PelaporLangkah melapor ke SPKT, dokumen yang dibawa, beda laporan dan pengaduan (delik aduan), dan cara memantau perkembangan perkara menurut KUHAP baru 2026.
- KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Apa yang Berubah?Ringkasan perubahan penting KUHP Nasional (UU 1/2023) dan KUHAP baru (UU 20/2025): pidana kerja sosial, delik aduan, keadilan restoratif, dan aturan peralihan.
- Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Pasal, Ancaman, dan Cara MelaporDituduh di Facebook, TikTok, atau grup WhatsApp? Pahami pasal pencemaran di KUHP baru dan UU ITE, sifat delik aduan, batasannya, dan langkah melapor.
- Foto atau Video Intim Disebar: Hak Korban dan Cara MelaporPenyebaran atau ancaman sebar konten intim adalah kekerasan seksual berbasis elektronik menurut UU TPKS. Cara mengamankan bukti, menurunkan konten, dan melapor.
- Akun Media Sosial atau WhatsApp Diretas: Langkah Darurat dan Jerat HukumAkun diambil alih dan dipakai menipu teman? Lakukan pemulihan akun, peringatkan kontak, blokir rekening pelaku, dan laporkan. Mengakses akun orang tanpa hak adalah pidana.
- Penggelapan Uang atau Barang: Bedanya dengan Utang dan Cara MelaporPenggelapan adalah memiliki barang orang lain yang ada di tangan pelaku secara sah. Pelajari unsurnya menurut KUHP baru, bedanya dengan wanprestasi, dan bukti yang dibutuhkan.
- Hak Anda Saat Ditangkap atau Diperiksa Polisi Menurut KUHAP BaruKUHAP baru (UU 20/2025) mengatur surat perintah penangkapan, batas 1x24 jam, hak didampingi advokat, hak diam, dan bebas dari penyiksaan. Ini yang perlu Anda dan keluarga ketahui.
- Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di KUHAP Baru: Syarat dan CaranyaKUHAP baru mengatur keadilan restoratif dari penyelidikan sampai sidang. Pahami syaratnya (ancaman di bawah 5 tahun), perkara yang dikecualikan, dan siapa yang bisa mengajukan.
- Kecelakaan Lalu Lintas: Kewajiban Pengemudi, Ganti Rugi, dan Ancaman PidanaWajib berhenti, menolong korban, dan melapor. Pahami penggolongan kecelakaan ringan, sedang, dan berat, kewajiban ganti rugi, serta ancaman pidana bila lari dari tanggung jawab.
- Penganiayaan Menurut KUHP Baru: Jenis, Ancaman, dan Cara MelaporKUHP baru membedakan penganiayaan ringan, biasa, berencana, dan yang menyebabkan luka berat. Cara visum, melapor, dan kemungkinan keadilan restoratif.
- Surat Panggilan Polisi sebagai Saksi atau Tersangka: Cara MenghadapinyaSurat panggilan penyidik wajib dipenuhi. Pahami beda status saksi dan tersangka menurut KUHAP baru, hak Anda didampingi advokat, dan akibatnya bila tidak datang.
- Batas Waktu Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Baru dan Cara PenangguhanPenahanan di tahap penyidikan paling lama 20 hari dan bisa diperpanjang 40 hari. Syarat penahanan, jenis tahanan, hak keluarga, dan cara mengajukan penangguhan.
- Arisan Online Bodong atau Owner Kabur: Cara Melapor dan Menuntut Uang KembaliOwner arisan kabur membawa uang anggota bisa dijerat penipuan atau penggelapan menurut KUHP baru. Cara mengumpulkan bukti, melapor bersama, dan menggugat ganti rugi.
- Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Wajib Lapor dan Asesmen TerpaduPecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Cara melapor ke IPWL, asesmen terpadu saat proses hukum, dan peran hakim.
Ketenagakerjaan
Kontrak kerja, upah, lembur, THR, PHK, dan BPJS menurut UU 27/2026.
- Kena PHK? Hak Pesangon dan Langkah Menurut UU Baru 2026UU Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026) berlaku sejak 28 Oktober 2026. Apa yang harus dilakukan saat di-PHK, bukti yang perlu disimpan, dan alur penyelesaian.
- Kontrak Kerja (PKWT) Diperpanjang Terus: Kapan Jadi Karyawan Tetap?Menurut UU 27/2026, PKWT paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun. Kontrak yang melanggar demi hukum menjadi PKWTT.
- Gaji di Bawah UMP atau UMK: Hak Anda dan Sanksi bagi PengusahaPengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Pelanggarannya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun menurut UU 27/2026. Cara menghitung dan mengadukannya.
- Lembur Tidak Dibayar: Cara Menghitung Upah Lembur dan MengadukannyaLembur wajib dengan persetujuan pekerja dan perintah tertulis, paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Rumus upah lembur 1,5x dan 2x upah per jam menurut UU 27/2026.
- THR Tidak Dibayar atau Terlambat: Hak Pekerja dan Cara MelaporTunjangan hari raya keagamaan wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Siapa yang berhak, besarannya, dan cara melapor ke posko THR.
- Resign atau Mengundurkan Diri: Syarat dan Hak Uang PisahMenurut UU 27/2026, pekerja yang mengundurkan diri dengan pemberitahuan 30 hari berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah paling sedikit 1 bulan upah bila perusahaan tidak mengaturnya.
- Perusahaan Pailit atau Tutup: Nasib Gaji dan Pesangon KaryawanBila perusahaan pailit, upah dan hak pekerja yang belum dibayar didahulukan dari semua kreditur. Hak pesangon saat pailit, PKPU, atau tutup permanen menurut UU 27/2026.
- Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan: Hak Pekerja dan SanksiPemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial: JKN, JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Pelanggaran diancam pidana penjara paling lama 4 tahun menurut UU 27/2026.
- Paket ProfesionalSengketa dengan Perusahaan: Alur Bipartit, Mediasi, dan PHILangkah menyelesaikan perselisihan hak, kepentingan, dan PHK: bipartit 30 hari kerja, mediasi atau konsiliasi di dinas tenaga kerja, lalu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- Paket ProfesionalMenyusun Kontrak PKWT yang Sah Menurut UU 27/2026: Panduan untuk HRDIsi wajib perjanjian kerja, syarat PKWT, batas jangka waktu dan perpanjangan, kewajiban pencatatan, dan uang kompensasi menurut UU 27/2026, agar kontrak tidak berubah menjadi PKWTT.
- Paket ProfesionalAturan Potong Gaji Karyawan karena Merusak atau Menghilangkan BarangPemotongan upah untuk denda atau ganti rugi hanya sah bila diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, dan total potongan paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah.
- Paket ProfesionalSurat Peringatan SP1, SP2, SP3 dan PHK karena Pelanggaran: Aturan UU 27/2026PHK karena pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan mensyaratkan SP1, SP2, SP3 berturut-turut. Masa berlaku SP, hak pesangon pekerja, dan prosedur agar PHK tidak batal.
Keluarga & Waris
Perceraian, KDRT, nafkah anak, perkawinan, waris, wasiat, dan adopsi.
- Pembagian Warisan: Hukum Islam, Perdata, atau Adat?Bingung membagi warisan? Pahami pilihan hukum Islam, KUH Perdata, dan adat, pengadilan yang berwenang, dan langkah agar tidak berujung sengketa.
- Perceraian, Hak Asuh Anak, dan Nafkah: Panduan SingkatCerai harus lewat pengadilan. Pahami beda Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, siapa yang mengasuh anak, dan kewajiban nafkah anak setelah bercerai.
- KDRT: Jenis Kekerasan, Cara Melapor, dan Perlindungan bagi KorbanKDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Korban berhak melapor langsung atau lewat kuasa, mendapat perlindungan sementara dalam 1x24 jam, dan perintah perlindungan pengadilan.
- Harta Gono-Gini Saat Cerai: Cara Membagi Harta BersamaHarta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan umumnya dibagi dua. Harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap milik masing-masing. Cara mengajukannya di pengadilan.
- Nafkah Anak Setelah Cerai: Kewajiban Ayah dan Cara MenuntutnyaSetelah cerai, bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Cara mencantumkan nafkah dalam putusan, menagih bila tidak dibayar, dan peran ibu.
- Batas Usia Menikah 19 Tahun dan Dispensasi KawinPerkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah 19 tahun. Dispensasi hanya untuk alasan sangat mendesak, diajukan orang tua ke pengadilan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- Nikah Siri: Akibat Hukum bagi Istri dan Anak, serta Cara Itsbat NikahNikah siri sah secara agama bila rukunnya terpenuhi, tetapi tidak tercatat negara. Akibatnya bagi nafkah, warisan, dan akta anak, serta cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
- Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (KHI)Menurut KHI, anak perempuan tunggal mendapat 1/2, dua atau lebih mendapat 2/3, dan bila bersama anak laki-laki berbanding 2:1. Bagian ayah, ibu, suami, dan istri, serta contoh hitungannya.
- Wasiat dan Hibah: Batas 1/3, Syarat Sah, dan Cara MembuatnyaWasiat dan hibah dalam KHI dibatasi paling banyak 1/3 harta. Dalam KUHPerdata, hibah wajib akta notaris dan tidak boleh mengurangi bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris.
- Adopsi Anak (Pengangkatan Anak): Syarat dan Prosedur ResmiPengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan dan tidak memutus hubungan darah. Syarat usia 30–55 tahun, menikah minimal 5 tahun, seagama, dan hak waris anak angkat.
Tanah, Properti & Konsumen
Sertifikat, jual beli dan warisan tanah, bangunan, sewa, developer, dan hak konsumen.
- Sengketa Tanah dan Batas Tanah: Cara MenyelesaikannyaTembok tetangga masuk ke tanah Anda atau sertipikat ganda? Langkah dari cek sertipikat, pengukuran ulang di kantor pertanahan, mediasi, sampai gugatan.
- Hak Konsumen Saat Belanja Online: Barang Rusak atau Tidak SampaiHak konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen, cara komplain ke penjual dan marketplace, pengaduan ke BPSK, sampai gugatan sederhana.
- Sertifikat Tanah Ganda atau Tumpang Tindih: Langkah PenyelesaianSatu bidang tanah punya dua sertifikat? Pahami batas 5 tahun dalam PP 24/1997, cara mengadu ke Kantor Pertanahan, mediasi, dan gugatan ke pengadilan.
- Jual Beli Tanah yang Aman: AJB di PPAT dan Balik Nama SertifikatPeralihan hak atas tanah karena jual beli hanya bisa didaftarkan dengan akta PPAT. Langkah aman membeli tanah, dokumen yang dicek, dan risiko jual beli di bawah tangan.
- PBG Pengganti IMB: Wajib Diurus Sebelum Membangun RumahIMB sudah diganti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). PBG wajib diajukan sebelum konstruksi. Alur konsultasi lewat SIMBG dan sanksinya.
- Penyewa Rumah atau Kios Tidak Bayar Sewa: Cara MenyelesaikannyaPenyewa wajib membayar sewa tepat waktu. Pemilik tidak boleh mengusir paksa; tempuh somasi, kesepakatan, atau gugatan pembatalan sewa dan ganti rugi ke pengadilan.
- Dirugikan Tetangga: Menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH)Bangunan tetangga merusak rumah, air limbah masuk, pohon tumbang, atau kerugian lain? Pahami unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan cara menuntut ganti rugi.
- Developer Perumahan Ingkar Janji: Langkah Hukum Pembeli RumahRumah tidak dibangun, serah terima molor, atau sertifikat tak kunjung diberikan? Hak pembeli sebagai konsumen, gugatan wanprestasi, pengaduan ke BPSK, dan pelaporan pidana.
- Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan, Termasuk Bila Sertifikat HilangPeralihan hak karena warisan didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan sertifikat, surat kematian, dan surat keterangan ahli waris. Bila sertifikat hilang, urus sertifikat pengganti lebih dulu.
Bisnis, UMKM & Kontrak
Mendirikan usaha, merek, kontrak, data pribadi, halal, pajak UMKM, dan waralaba.
- Cara Mendirikan PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan KecilPT perorangan bisa didirikan oleh satu WNI berusia minimal 17 tahun tanpa akta notaris, cukup mengisi pernyataan pendirian secara elektronik. Syarat, langkah, dan kewajiban laporan keuangan.
- Cara Mendaftarkan Merek Dagang dan Melindungi Nama UsahaHak atas merek baru diperoleh setelah merek terdaftar. Cara cek merek di PDKI, syarat permohonan, alasan penolakan, dan masa pelindungan 10 tahun.
- Merek atau Foto Produk Dicuri Toko Lain di Marketplace: Langkah HukumPemilik merek terdaftar dapat menggugat ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan melapor pidana. Foto produk dilindungi hak cipta. Cara memakai fitur pelaporan marketplace dan mengumpulkan bukti.
- Paket ProfesionalKlausul Force Majeure dan Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak BisnisKapan keadaan memaksa membebaskan pihak dari ganti rugi menurut KUHPerdata, cara merumuskan klausul force majeure, serta memilih pengadilan atau arbitrase dalam kontrak B2B.
- Paket ProfesionalBeda Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Gugatan PerdataWanprestasi lahir dari perjanjian, PMH lahir dari pelanggaran hukum tanpa perjanjian. Unsur, pembuktian, tuntutan ganti rugi, dan kesalahan umum saat menyusun posita gugatan.
- Paket ProfesionalKewajiban UU Pelindungan Data Pribadi untuk Aplikasi, Website, dan StartupDasar pemrosesan data, pemberitahuan kebocoran 3x24 jam, petugas pelindungan data, dan sanksi administratif hingga 2% pendapatan tahunan. Daftar periksa kepatuhan UU 27/2022.
- Sertifikat Halal UMKM: Kewajiban, Batas Waktu 2028, dan Jalur Self DeclareProduk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil, penahapan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Jalur self declare dan label tidak halal.
- Paket ProfesionalSyarat Membuka Waralaba (Franchise) dan Wajib STPW Menurut PP 35/2024Menurut PP 35/2024, usaha yang diwaralabakan harus punya sistem bisnis, sudah untung minimal 3 tahun berturut-turut, dan HKI terdaftar. Prospektus, perjanjian waralaba, dan STPW lewat OSS.
- PPh Final UMKM 0,5% Setelah PP 20/2026: Siapa yang Masih Bisa dan Sampai KapanPP 20/2026 menghapus batas waktu PPh final 0,5% bagi orang pribadi dan PT perorangan beromzet sampai Rp4,8 miliar. CV dan PT biasa tidak lagi termasuk, kecuali masa lamanya belum habis.
- Paket ProfesionalTanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris saat PT PailitDireksi dan komisaris dapat tanggung renteng atas utang yang tidak terlunasi bila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian mereka. Pembelaan business judgment rule menurut UUPT.
- Paket ProfesionalPerjanjian Kerahasiaan (NDA): Cara Melindungi Ide Bisnis dan Data KlienRahasia dagang dilindungi bila bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Isi NDA yang baik, pelanggaran rahasia dagang, gugatan, dan ancaman pidananya.
Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Kepailitan, merger, KPPU, arbitrase, tipikor, lingkungan, pertambangan, dan upaya hukum.
- Paket FirmaSyarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan NiagaDebitor dengan dua kreditor atau lebih dan satu utang jatuh waktu dapat dipailitkan. Alur PKPU sementara dan tetap, batas 270 hari, putusan 60 hari, dan upaya hukumnya menurut UU 37/2004.
- Paket FirmaLegal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger PerseroanDaftar periksa uji tuntas hukum, kewajiban pengumuman rancangan 30 hari sebelum RUPS, hak keberatan kreditor 14 hari, hak appraisal pemegang saham, dan notifikasi KPPU.
- Paket FirmaMembatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan NegeriSertifikat adalah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat ke PTUN dalam 90 hari, sedangkan sengketa kepemilikan diperiksa pengadilan negeri. Strategi memilih forum dan batas 5 tahun PP 24/1997.
- Paket FirmaSengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau PengadilanUU Jasa Konstruksi mewajibkan musyawarah lalu tahapan dalam kontrak: mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau dewan sengketa. Klausul arbitrase membuat pengadilan negeri tidak berwenang.
- Paket FirmaNotifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan DendaMerger atau akuisisi dengan aset gabungan di atas Rp2,5 triliun atau penjualan di atas Rp5 triliun wajib dinotifikasi ke KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak efektif secara yuridis. Risiko denda keterlambatan.
- Paket FirmaEksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta PusatPutusan arbitrase asing dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur Ketua PN Jakarta Pusat. Syarat resiprositas, ruang lingkup perdagangan, ketertiban umum, dan dokumen yang harus dilampirkan.
- Paket FirmaPertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan HidupKapan korporasi dan pengurusnya dapat dipidana: Pasal 20 UU Tipikor, Pasal 116 UU PPLH, dan kriteria kesalahan korporasi dalam Perma 13/2016. Program kepatuhan sebagai mitigasi.
- Paket FirmaPengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan KonsinyasiPihak yang tidak sepakat ganti kerugian dapat berkeberatan ke pengadilan negeri dalam 14 hari kerja setelah musyawarah. Putusan 30 hari kerja, kasasi, dan penitipan ganti kerugian di pengadilan.
- Paket FirmaGugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa LingkunganMasyarakat yang dirugikan pencemaran dapat mengajukan class action bila ada kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan. Syarat Perma 1/2002, sertifikasi, pemberitahuan, opt-out, dan tanggung jawab mutlak.
- Paket FirmaUnsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)Sejak 2 Januari 2026, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor diganti Pasal 603 dan 604 KUHP baru. Kerugian negara harus nyata berdasarkan audit lembaga negara; pengembalian kerugian tidak menghapus pidana.
- Paket FirmaKewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta SanksinyaPemegang IUP/IUPK wajib menyusun rencana reklamasi dan pascatambang serta menempatkan dana jaminan. Tidak melaksanakannya setelah izin berakhir diancam pidana penjara 5 tahun.
- Paket FirmaSengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan MinoritasPemegang saham yang dirugikan dapat menggugat perseroan, meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar, menggugat direksi atas nama perseroan, atau memohon pembubaran bila perseroan tidak mungkin dilanjutkan.
- Paket FirmaSita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum PutusanPasal 227 HIR/261 RBg memungkinkan penggugat meminta sita atas harta tergugat bila ada sangkaan beralasan harta akan dialihkan. Isi permohonan, bukti, pendaftaran sita tanah, dan risikonya.
- Paket FirmaKewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan TerbaruEksportir SDA wajib memasukkan DHE ke sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus DHE SDA. PP 36/2023 telah diubah tiga kali hingga PP 21/2026. Pokok kewajiban dan cara memitigasi sanksi.
- Paket FirmaPeninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan NovumPK perdata hanya dapat diajukan satu kali atas alasan terbatas Pasal 67 UU MA, termasuk novum, dalam 180 hari sejak bukti ditemukan. PK tidak menangguhkan eksekusi.
Masalah Anda tidak ada di sini?
Tanyakan langsung kepada Profesor H. Ceritakan dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara.