Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Utang, Pinjol & Keuangan

Data pribadi disebar pinjol? Ini cara melapor dan jerat hukumnya

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Menyebarkan data pribadi peminjam ke kontak atau media sosial adalah pelanggaran. UU Pelindungan Data Pribadi melarang mengungkapkan data pribadi orang lain secara melawan hukum, dan aturan OJK melarang penagihan yang mempermalukan atau ditujukan kepada orang lain. Kumpulkan bukti, laporkan ke OJK, lalu ke polisi bila ada ancaman.

Pelanggaran yang mungkin terjadi

Langkah melapor

  1. Tangkap layar semua pesan, nomor penagih, nama aplikasi, tanggal, dan siapa saja yang menerima sebaran data.
  2. Minta kontak yang menerima pesan menyimpan bukti dan tidak membalas.
  3. Laporkan ke OJK (157 atau WhatsApp 081-157-157-157). Untuk pinjol ilegal, laporkan juga ke Satgas PASTI.
  4. Buat laporan polisi bila ada ancaman atau penyebaran data, dengan membawa bukti cetak dan digital.
  5. Cabut izin aplikasi ke kontak dan galeri di pengaturan ponsel, lalu hapus aplikasinya setelah bukti tersimpan.

Dasar hukum

  • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67
  • POJK No. 22 Tahun 2023, Pasal 62 (penagihan tidak mempermalukan dan tidak kepada pihak selain konsumen)
  • UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Pasal 27A dan Pasal 27B

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya tetap bisa melapor walaupun belum lunas?

Bisa. Utang yang belum lunas tidak membenarkan penyebaran data pribadi atau ancaman.

Berapa ancaman pidana menyebar data pribadi?

Bergantung pada perbuatannya. Untuk mengungkapkan data pribadi orang lain secara melawan hukum, UU PDP mengancam pidana penjara dan denda; penyidik yang menentukan pasal yang tepat.

Apakah pesan yang sudah dihapus masih bisa jadi bukti?

Lebih sulit. Karena itu tangkap layar secepatnya, termasuk nomor dan waktu pengiriman.

Panduan terkait

Lainnya di Utang, Pinjol & Keuangan

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.