Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Utang, Pinjol & Keuangan

Utang tidak dibayar? Begini cara menagihnya secara hukum

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 14 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Utang yang tidak dibayar pada dasarnya urusan perdata (ingkar janji atau wanprestasi), bukan pidana. Jalur yang paling efektif biasanya: kumpulkan bukti, kirim somasi tertulis, lalu bila tetap tidak dibayar, ajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri. Laporan polisi baru relevan bila sejak awal ada tipu muslihat.

Perdata atau pidana?

Seseorang tidak bisa dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang. Undang-Undang Hak Asasi Manusia melarang pidana penjara atau kurungan atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Urusan menjadi pidana bila sejak awal peminjam menipu, misalnya memakai identitas palsu atau rangkaian kebohongan agar Anda menyerahkan uang (penipuan), atau menguasai uang/barang titipan lalu memakainya seolah miliknya (penggelapan). Bila tidak ada unsur itu, laporan polisi biasanya tidak berlanjut.

Langkah yang bisa Anda lakukan

  1. Kumpulkan bukti: kuitansi, surat perjanjian, bukti transfer, dan percakapan WhatsApp yang menunjukkan jumlah pinjaman dan janji pengembalian.
  2. Tagih baik-baik secara tertulis, misalnya lewat pesan, agar ada jejak bahwa Anda sudah menagih.
  3. Kirim somasi (surat teguran) yang menyebut jumlah utang dan batas waktu pembayaran yang jelas. Dalam hukum perdata, peminjam dianggap lalai setelah ditegur dan batas waktunya lewat.
  4. Ajukan gugatan sederhana bila tetap tidak dibayar dan nilainya paling banyak Rp500 juta.
  5. Laksanakan putusan: bila tergugat tetap tidak membayar setelah putusan, minta pengadilan menjalankan putusan itu (eksekusi).

Gugatan sederhana: cepat dan tanpa wajib pengacara

Kesalahan yang sering terjadi

Dasar hukum

  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat (2)
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 (lalai setelah ditegur) dan Pasal 1243 (ganti rugi karena wanprestasi)
  • Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo. No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana
  • UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 492 (penipuan) dan Pasal 486 (penggelapan)

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah orang yang tidak bayar utang bisa dipenjara?

Tidak, bila alasannya hanya tidak mampu membayar. Pidana baru bisa dipertimbangkan bila ada unsur penipuan atau penggelapan, dan unsur itu harus dibuktikan.

Berapa batas nilai gugatan sederhana?

Kerugian materiil paling banyak Rp500 juta. Di atas itu, gunakan gugatan perdata biasa.

Apakah perlu pengacara untuk gugatan sederhana?

Tidak wajib. Anda boleh mengajukan sendiri, tetapi wajib hadir langsung di setiap sidang.

Panduan terkait

Lainnya di Utang, Pinjol & Keuangan

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.