Beranda / Panduan Hukum / Utang, Pinjol & Keuangan
Utang tidak dibayar? Begini cara menagihnya secara hukum
Utang yang tidak dibayar pada dasarnya urusan perdata (ingkar janji atau wanprestasi), bukan pidana. Jalur yang paling efektif biasanya: kumpulkan bukti, kirim somasi tertulis, lalu bila tetap tidak dibayar, ajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri. Laporan polisi baru relevan bila sejak awal ada tipu muslihat.
Perdata atau pidana?
Seseorang tidak bisa dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang. Undang-Undang Hak Asasi Manusia melarang pidana penjara atau kurungan atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
Urusan menjadi pidana bila sejak awal peminjam menipu, misalnya memakai identitas palsu atau rangkaian kebohongan agar Anda menyerahkan uang (penipuan), atau menguasai uang/barang titipan lalu memakainya seolah miliknya (penggelapan). Bila tidak ada unsur itu, laporan polisi biasanya tidak berlanjut.
Langkah yang bisa Anda lakukan
- Kumpulkan bukti: kuitansi, surat perjanjian, bukti transfer, dan percakapan WhatsApp yang menunjukkan jumlah pinjaman dan janji pengembalian.
- Tagih baik-baik secara tertulis, misalnya lewat pesan, agar ada jejak bahwa Anda sudah menagih.
- Kirim somasi (surat teguran) yang menyebut jumlah utang dan batas waktu pembayaran yang jelas. Dalam hukum perdata, peminjam dianggap lalai setelah ditegur dan batas waktunya lewat.
- Ajukan gugatan sederhana bila tetap tidak dibayar dan nilainya paling banyak Rp500 juta.
- Laksanakan putusan: bila tergugat tetap tidak membayar setelah putusan, minta pengadilan menjalankan putusan itu (eksekusi).
Gugatan sederhana: cepat dan tanpa wajib pengacara
- Untuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan kerugian paling banyak Rp500 juta.
- Diperiksa hakim tunggal dan diputus paling lama 25 hari sejak sidang pertama.
- Tidak wajib didampingi advokat, tetapi Anda wajib hadir langsung di setiap sidang.
- Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah pengadilan yang sama, dan alamat tergugat harus diketahui.
- Atas putusannya hanya ada upaya keberatan paling lambat 7 hari; tidak ada banding atau kasasi.
- Tidak bisa dipakai untuk sengketa hak atas tanah.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menyebarkan aib atau foto peminjam di media sosial. Ini bisa berbalik menjadi masalah hukum bagi Anda.
- Mengancam atau mengambil barang peminjam secara paksa.
- Tidak menyimpan bukti transfer atau percakapan.
- Langsung melapor polisi padahal masalahnya murni ingkar janji.
Dasar hukum
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat (2)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 (lalai setelah ditegur) dan Pasal 1243 (ganti rugi karena wanprestasi)
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo. No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana
- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 492 (penipuan) dan Pasal 486 (penggelapan)
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah orang yang tidak bayar utang bisa dipenjara?
Tidak, bila alasannya hanya tidak mampu membayar. Pidana baru bisa dipertimbangkan bila ada unsur penipuan atau penggelapan, dan unsur itu harus dibuktikan.
Berapa batas nilai gugatan sederhana?
Kerugian materiil paling banyak Rp500 juta. Di atas itu, gunakan gugatan perdata biasa.
Apakah perlu pengacara untuk gugatan sederhana?
Tidak wajib. Anda boleh mengajukan sendiri, tetapi wajib hadir langsung di setiap sidang.
Panduan terkait
Lainnya di Utang, Pinjol & Keuangan
- Galbay Pinjol: Apakah Bisa Dipenjara?
- Cara Cek Pinjol Legal atau Ilegal di OJK
- Data Pribadi Disebar Pinjol: Cara Melapor dan Jerat Hukumnya
- Cara Membuat Somasi (Surat Teguran) yang Benar
- Cara Mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri
- Kartu Kredit Macet: Hak Anda dan Cara Menyelesaikannya
- Motor atau Mobil Ditarik Leasing: Aturan Fidusia dan Putusan MK
- Rumah Akan Dilelang Bank: Hak Debitur KPR dan Cara Menghadapinya
- Rekening Diblokir karena Dugaan Judi Online atau PPATK: Cara Mengurusnya
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.