Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Tanah, Properti & Konsumen

Balik nama sertifikat tanah warisan, termasuk bila sertifikatnya hilang

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Untuk membalik nama tanah warisan, ahli waris menyerahkan sertifikat, surat kematian pemegang hak, dan surat tanda bukti ahli waris ke Kantor Pertanahan. Bila ahli waris lebih dari satu, tanah didaftarkan atas nama bersama atau sesuai akta pembagian waris. Bila sertifikat hilang, ajukan dulu sertifikat pengganti atas permohonan pihak yang namanya tercatat.

Dokumen yang perlu disiapkan

Bila sertifikat hilang

  1. Buat surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
  2. Ajukan permohonan sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan; diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak atau ahli warisnya, dengan pernyataan di bawah sumpah.
  3. Kantor Pertanahan mengumumkan permohonan sebelum menerbitkan sertifikat pengganti.
  4. Setelah terbit, lanjutkan pendaftaran peralihan karena warisan.

Dasar hukum

  • PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 (peralihan hak karena pewarisan), Pasal 57, dan Pasal 59 (sertifikat pengganti)
  • Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata (penentuan ahli waris)

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua ahli waris harus hadir?

Dokumen seluruh ahli waris diperlukan. Ahli waris yang berhalangan dapat memberi kuasa tertulis.

Apakah balik nama warisan kena pajak?

Umumnya terutang BPHTB waris sesuai aturan daerah. Tanyakan besarannya ke Bapenda setempat.

Bagaimana jika ahli waris tidak sepakat membagi tanah?

Tanah dapat didaftarkan atas nama bersama dulu. Sengketa pembagian dapat diselesaikan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Panduan terkait

Lainnya di Tanah, Properti & Konsumen

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.