Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Tanah, Properti & Konsumen

Developer ingkar janji? Langkah hukum bagi pembeli rumah

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Developer yang tidak membangun, terlambat menyerahkan rumah, atau tidak menyerahkan sertifikat sesuai perjanjian telah ingkar janji. Pembeli dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan dengan ganti rugi. Sebagai konsumen, pembeli juga dapat mengadu ke BPSK, dan bila ada unsur tipu muslihat sejak awal, melapor dugaan penipuan.

Hak pembeli

Langkah yang bisa ditempuh

  1. Kumpulkan PPJB, brosur, bukti pembayaran, dan surat-menyurat dengan developer.
  2. Kirim somasi tertulis yang menyebut kewajiban developer dan batas waktunya.
  3. Bergabung dengan pembeli lain; gugatan atau laporan bersama lebih kuat.
  4. Adukan ke BPSK di kabupaten/kota untuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, atau gugat wanprestasi ke pengadilan negeri.
  5. Bila developer pailit, daftarkan tagihan ke kurator.
  6. Bila ada indikasi penipuan sejak awal (misalnya tanah bukan milik developer), laporkan ke polisi.

Dasar hukum

  • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 45, dan Pasal 52
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 dan Pasal 1267
  • UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 492 (penipuan)

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah uang muka bisa diminta kembali?

Bila developer yang ingkar janji, pembeli dapat menuntut pembatalan dan pengembalian uang beserta ganti rugi.

Apakah KPR tetap harus dibayar bila rumah belum jadi?

Perjanjian kredit dengan bank terpisah dari perjanjian dengan developer. Segera adukan ke bank dan OJK, dan jangan berhenti membayar tanpa nasihat hukum.

Apakah BPSK bisa memutus sengketa rumah?

BPSK dapat menangani sengketa konsumen lewat mediasi, konsiliasi, atau arbitrase atas pilihan para pihak.

Panduan terkait

Lainnya di Tanah, Properti & Konsumen

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.