Beranda / Panduan Hukum / Tanah, Properti & Konsumen
PBG pengganti IMB: kapan wajib dan bagaimana mengurusnya
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah diganti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG diperlukan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan, dan harus diajukan pemilik sebelum konstruksi dimulai. Setelah selesai, bangunan tertentu memerlukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum dipakai.
Alur mengurus PBG
- Siapkan data tanah (sertifikat), data pemilik, dan dokumen rencana teknis (gambar arsitektur, struktur, utilitas).
- Daftar dan ajukan lewat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di simbg.pu.go.id.
- Ikuti konsultasi perencanaan: pemeriksaan kesesuaian dengan standar teknis.
- Bayar retribusi daerah sesuai perhitungan.
- PBG terbit; simpan dokumen dan tempel informasi di lokasi bila diminta.
Sanksi bila tidak sesuai
Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi administratif bertahap, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan atau penghentian pembangunan, penghentian pemanfaatan bangunan, sampai sanksi yang lebih berat sesuai aturan daerah.
Dasar hukum
- PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 1 angka 17 dan 18, Pasal 12, dan Pasal 253
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah rumah lama yang ber-IMB perlu PBG?
IMB yang sudah terbit tetap berlaku. PBG diperlukan bila Anda akan mengubah, memperluas, atau merenovasi bangunan sesuai ketentuan.
Apakah renovasi kecil perlu PBG?
Perawatan yang mengubah struktur atau fungsi umumnya memerlukan PBG. Untuk perbaikan ringan, tanyakan ke dinas teknis kabupaten/kota.
Bagaimana jika tetangga membangun tanpa PBG dan merugikan saya?
Laporkan ke dinas yang membidangi bangunan gedung atau Satpol PP. Kerugian Anda dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.
Panduan terkait
Lainnya di Tanah, Properti & Konsumen
- Sengketa Tanah dan Batas Tanah: Cara Menyelesaikannya
- Hak Konsumen Saat Belanja Online: Barang Rusak atau Tidak Sampai
- Sertifikat Tanah Ganda atau Tumpang Tindih: Langkah Penyelesaian
- Penyewa Rumah atau Kios Tidak Bayar Sewa: Cara Menyelesaikannya
- Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan, Termasuk Bila Sertifikat Hilang
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.