Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber
Tertipu online? Lakukan langkah ini secepatnya
Waktu sangat menentukan. Segera hubungi bank Anda dan laporkan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK agar dana berpeluang diblokir sebelum dipindahkan pelaku, lalu buat laporan polisi dengan bukti lengkap. Penipuan diancam pidana menurut KUHP, dan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik juga dilarang UU ITE.
Langkah pertama (jangan ditunda)
- Hubungi bank atau e-wallet Anda lewat saluran resmi, minta rekening tujuan ditandai dan transaksi ditelusuri.
- Laporkan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK. Makin cepat dilaporkan, makin besar peluang dana diblokir.
- Simpan semua bukti: bukti transfer, nomor rekening dan nama pemiliknya, nomor telepon, akun media sosial, tautan, dan tangkapan layar percakapan. Jangan hapus chat.
- Buat laporan polisi di SPKT terdekat atau kanal pengaduan siber kepolisian.
- Amankan akun: ganti kata sandi, aktifkan verifikasi dua langkah, dan jangan pernah memberi kode OTP.
Modus yang sering terjadi
- Belanja online di luar platform resmi atau dengan rekening pribadi penjual.
- Undangan, foto paket, atau file APK palsu yang meminta dipasang.
- Mengaku petugas bank, kurir, atau saudara yang meminta kode OTP atau transfer darurat.
- Investasi atau kerja paruh waktu dengan imbal hasil yang tidak masuk akal.
Dasar hukumnya
Penipuan, yaitu membujuk orang menyerahkan barang atau uang dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, diatur dalam KUHP. Untuk transaksi elektronik, UU ITE juga melarang menyebarkan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen.
Dasar hukum
- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 492 tentang penipuan (berlaku sejak 2 Januari 2026)
- UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Pasal 28 ayat (1)
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah uang hasil penipuan bisa kembali?
Bisa, terutama bila dilaporkan cepat sehingga dana sempat diblokir. OJK melaporkan sebagian dana korban berhasil dipulihkan lewat IASC, tetapi hasilnya tidak bisa dijamin.
Ke mana melapor penipuan online?
Bank atau e-wallet Anda, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK, dan kepolisian.
Pasal apa untuk penipuan?
Pasal 492 KUHP (UU 1/2023) untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026; untuk perbuatan sebelumnya berlaku KUHP lama kecuali aturan baru lebih menguntungkan.
Panduan terkait
Lainnya di Pidana & Siber
- KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Apa yang Berubah?
- Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Pasal, Ancaman, dan Cara Melapor
- Foto atau Video Intim Disebar: Hak Korban dan Cara Melapor
- Akun Media Sosial atau WhatsApp Diretas: Langkah Darurat dan Jerat Hukum
- Penggelapan Uang atau Barang: Bedanya dengan Utang dan Cara Melapor
- Hak Anda Saat Ditangkap atau Diperiksa Polisi Menurut KUHAP Baru
- Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di KUHAP Baru: Syarat dan Caranya
- Kecelakaan Lalu Lintas: Kewajiban Pengemudi, Ganti Rugi, dan Ancaman Pidana
- Penganiayaan Menurut KUHP Baru: Jenis, Ancaman, dan Cara Melapor
- Surat Panggilan Polisi sebagai Saksi atau Tersangka: Cara Menghadapinya
- Batas Waktu Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Baru dan Cara Penangguhan
- Arisan Online Bodong atau Owner Kabur: Cara Melapor dan Menuntut Uang Kembali
- Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Wajib Lapor dan Asesmen Terpadu
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.