Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Ketenagakerjaan

Tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan? Ini hak Anda dan sanksinya

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Setiap pekerja dan keluarganya berhak atas jaminan sosial, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya: jaminan kesehatan nasional, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda; usaha mikro dan kecil dikenai sanksi administratif.

Cara memastikan Anda terdaftar

  1. Cek kepesertaan di aplikasi JMO (BPJS Ketenagakerjaan) dan Mobile JKN (BPJS Kesehatan) dengan NIK Anda.
  2. Cocokkan iuran di slip gaji dengan saldo dan riwayat iuran di aplikasi.
  3. Bila potongan ada tetapi iuran tidak masuk, segera minta penjelasan tertulis ke HRD.

Bila tidak didaftarkan

  1. Ajukan permintaan tertulis agar Anda didaftarkan.
  2. Laporkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan terdekat.
  3. Adukan ke pengawas ketenagakerjaan.
  4. Bila terjadi kecelakaan kerja saat belum didaftarkan, pemberi kerja wajib menanggung hak yang seharusnya Anda terima.

Dasar hukum

  • UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 290
  • UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  • UU No. 27 Tahun 2026 di JDIH BPK

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah karyawan kontrak wajib didaftarkan BPJS?

Ya. Kewajiban mengikutsertakan dalam jaminan sosial berlaku untuk pekerja yang dipekerjakan, termasuk PKWT.

Gaji saya dipotong untuk BPJS tetapi iurannya tidak disetor. Apa yang bisa dilakukan?

Kumpulkan slip gaji dan bukti riwayat iuran, lalu laporkan ke BPJS dan pengawas ketenagakerjaan. Ini juga dapat diproses secara pidana.

Apa itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?

Program bagi peserta yang terkena PHK, berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan, sesuai syarat BPJS Ketenagakerjaan.

Panduan terkait

Lainnya di Ketenagakerjaan

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.