Beranda / Panduan Hukum / Ketenagakerjaan
Tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan? Ini hak Anda dan sanksinya
Setiap pekerja dan keluarganya berhak atas jaminan sosial, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya: jaminan kesehatan nasional, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda; usaha mikro dan kecil dikenai sanksi administratif.
Cara memastikan Anda terdaftar
- Cek kepesertaan di aplikasi JMO (BPJS Ketenagakerjaan) dan Mobile JKN (BPJS Kesehatan) dengan NIK Anda.
- Cocokkan iuran di slip gaji dengan saldo dan riwayat iuran di aplikasi.
- Bila potongan ada tetapi iuran tidak masuk, segera minta penjelasan tertulis ke HRD.
Bila tidak didaftarkan
- Ajukan permintaan tertulis agar Anda didaftarkan.
- Laporkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan terdekat.
- Adukan ke pengawas ketenagakerjaan.
- Bila terjadi kecelakaan kerja saat belum didaftarkan, pemberi kerja wajib menanggung hak yang seharusnya Anda terima.
Dasar hukum
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 290
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- UU No. 27 Tahun 2026 di JDIH BPK
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah karyawan kontrak wajib didaftarkan BPJS?
Ya. Kewajiban mengikutsertakan dalam jaminan sosial berlaku untuk pekerja yang dipekerjakan, termasuk PKWT.
Gaji saya dipotong untuk BPJS tetapi iurannya tidak disetor. Apa yang bisa dilakukan?
Kumpulkan slip gaji dan bukti riwayat iuran, lalu laporkan ke BPJS dan pengawas ketenagakerjaan. Ini juga dapat diproses secara pidana.
Apa itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?
Program bagi peserta yang terkena PHK, berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan, sesuai syarat BPJS Ketenagakerjaan.
Panduan terkait
Lainnya di Ketenagakerjaan
- Kontrak Kerja (PKWT) Diperpanjang Terus: Kapan Jadi Karyawan Tetap?
- Lembur Tidak Dibayar: Cara Menghitung Upah Lembur dan Mengadukannya
- THR Tidak Dibayar atau Terlambat: Hak Pekerja dan Cara Melapor
- Resign atau Mengundurkan Diri: Syarat dan Hak Uang Pisah
- Sengketa dengan Perusahaan: Alur Bipartit, Mediasi, dan PHI
- Menyusun Kontrak PKWT yang Sah Menurut UU 27/2026: Panduan untuk HRD
- Aturan Potong Gaji Karyawan karena Merusak atau Menghilangkan Barang
- Surat Peringatan SP1, SP2, SP3 dan PHK karena Pelanggaran: Aturan UU 27/2026
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.