Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Ketenagakerjaan

Surat peringatan SP1–SP3 dan PHK karena pelanggaran: aturan terbaru

Paket ProfesionalDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Menurut UU 27/2026, pekerja dapat di-PHK karena melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB setelah sebelumnya diberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut, yang masing-masing berlaku paling lama 6 bulan kecuali diatur lain. Pekerja tetap berhak atas pesangon 1 kali, penghargaan masa kerja 1 kali, dan penggantian hak.

Prosedur yang aman

  1. Pastikan pelanggaran memang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
  2. Terbitkan SP1, SP2, dan SP3 secara tertulis dan berurutan, masing-masing dengan uraian pelanggaran dan masa berlaku.
  3. Simpan bukti pelanggaran dan tanda terima SP oleh pekerja.
  4. Sampaikan pemberitahuan PHK beserta alasannya dan lakukan perundingan bipartit bila pekerja menolak.
  5. Bila tidak sepakat, selesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial.

Hak pekerja yang di-PHK karena pelanggaran

Berbeda dengan mangkir

Pekerja yang mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang sah dan sudah dipanggil 2 kali secara patut dapat diputus hubungan kerjanya karena dianggap mengundurkan diri, dengan hak berbeda.

Dasar hukum

  • UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 231 huruf j dan k, Pasal 232, Pasal 243, dan Pasal 244
  • UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Butuh analisis pasal untuk pekerjaan Anda?

Paket Profesional dirancang untuk advokat, paralegal, HRD, notaris/PPAT, dan praktisi hukum: analisis unsur pasal dan konstruksi hukum, dengan kuota lebih besar untuk kebutuhan kerja sehari-hari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah langsung memberi SP3?

UU 27/2026 menyebut SP pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Melompati tahapan berisiko membuat PHK dipersoalkan.

Berapa lama SP berlaku?

Masing-masing paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Apakah karyawan yang di-PHK karena pelanggaran tetap dapat pesangon?

Ya. UU 27/2026 memberi pesangon 1 kali, penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak.

Panduan terkait

Lainnya di Ketenagakerjaan

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.