Beranda / Panduan Hukum / Ketenagakerjaan
Bersengketa dengan perusahaan? Alur bipartit, mediasi, dan PHI
Sengketa dengan perusahaan wajib diselesaikan dulu lewat perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja, dengan risalah yang ditandatangani. Bila gagal, catatkan ke dinas tenaga kerja untuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Bila tetap tidak sepakat, ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang wajib memutus paling lama 50 hari kerja.
Empat jenis perselisihan
- Perselisihan hak: hak yang tidak dipenuhi, misalnya upah, lembur, atau THR.
- Perselisihan kepentingan: perbedaan pendapat tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja.
- Perselisihan PHK: tidak sepakat mengenai pemutusan hubungan kerja.
- Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
Alurnya
- Bipartit: berunding langsung dengan perusahaan, paling lama 30 hari kerja, dibuat risalah.
- Pencatatan ke dinas tenaga kerja dengan bukti bipartit gagal.
- Mediasi (atau konsiliasi/arbitrase): mediator menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari kerja dan mengeluarkan anjuran tertulis.
- Gugatan ke PHI di pengadilan negeri ibu kota provinsi dengan melampirkan risalah mediasi.
- Putusan PHI paling lama 50 hari kerja sejak sidang pertama; untuk perselisihan hak dan PHK masih dapat kasasi.
Dasar hukum
- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 56, Pasal 58, dan Pasal 103
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (aturan hak pekerja yang menjadi pokok sengketa)
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Butuh analisis pasal untuk pekerjaan Anda?
Paket Profesional dirancang untuk advokat, paralegal, HRD, notaris/PPAT, dan praktisi hukum: analisis unsur pasal dan konstruksi hukum, dengan kuota lebih besar untuk kebutuhan kerja sehari-hari.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah berperkara di PHI dikenai biaya?
Untuk gugatan dengan nilai di bawah Rp150 juta, biaya perkara ditanggung negara.
Apakah saya harus memakai pengacara?
Tidak wajib. Pekerja dapat diwakili serikat pekerja atau kuasa hukum, atau menghadapi sendiri.
Bagaimana jika perusahaan menolak berunding bipartit?
Bila salah satu pihak menolak berunding dalam 30 hari, bipartit dianggap gagal dan Anda bisa mencatatkan perselisihan ke dinas tenaga kerja.
Panduan terkait
Lainnya di Ketenagakerjaan
- Gaji di Bawah UMP atau UMK: Hak Anda dan Sanksi bagi Pengusaha
- THR Tidak Dibayar atau Terlambat: Hak Pekerja dan Cara Melapor
- Resign atau Mengundurkan Diri: Syarat dan Hak Uang Pisah
- Perusahaan Pailit atau Tutup: Nasib Gaji dan Pesangon Karyawan
- Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan: Hak Pekerja dan Sanksi
- Menyusun Kontrak PKWT yang Sah Menurut UU 27/2026: Panduan untuk HRD
- Aturan Potong Gaji Karyawan karena Merusak atau Menghilangkan Barang
- Surat Peringatan SP1, SP2, SP3 dan PHK karena Pelanggaran: Aturan UU 27/2026
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.