Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Ketenagakerjaan

Kena PHK? Ini hak Anda dan langkah yang perlu diambil

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 14 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

PHK tidak selesai hanya dengan pemberitahuan sepihak lewat pesan. Pekerja berhak atas kompensasi sesuai alasan PHK dan masa kerja, dan bila tidak sepakat ada jalur perundingan, mediasi di dinas ketenagakerjaan, sampai pengadilan. Sejak 28 Oktober 2026 berlaku undang-undang ketenagakerjaan baru, jadi tanggal PHK Anda menentukan aturan mana yang dipakai.

Aturan baru: UU No. 27 Tahun 2026

UU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dan diundangkan serta berlaku sejak 28 Oktober 2026. Aturan pelaksana UU 13/2003 dan UU 6/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pemerintah menyampaikan bahwa faktor pengali 0,5 dalam hitungan pesangon tidak lagi berlaku (minimal satu kali), dan disiapkan dana cadangan pesangon. Rincian hitungan dan aturan pelaksananya masih perlu dicek pada teks resmi dan peraturan turunannya.

Langkah saat Anda di-PHK

  1. Jangan langsung menandatangani surat apa pun sebelum memahami isinya, termasuk surat pengunduran diri.
  2. Simpan bukti: kontrak kerja, slip gaji, surat atau pesan PHK, absensi, surat peringatan, dan percakapan dengan atasan.
  3. Catat data penting: status kerja (kontrak atau tetap), masa kerja, upah terakhir, dan alasan PHK yang disampaikan.
  4. Minta perundingan bipartit secara tertulis dengan perusahaan.
  5. Ajukan mediasi ke dinas ketenagakerjaan setempat bila perundingan gagal.
  6. Gugat ke Pengadilan Hubungan Industrial bila mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan.

Hal yang menentukan besar hak Anda

Jaminan sosial

Pekerja yang terkena PHK juga dapat dilindungi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sesuai syarat kepesertaannya.

Dasar hukum

  • UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (berlaku 28 Oktober 2026)
  • UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (alur bipartit, mediasi, PHI)
  • Ketentuan peralihan UU 27/2026 untuk PHK yang terjadi sebelum 28 Oktober 2026 (perlu dicek pada teks resmi)
  • UU No. 27 Tahun 2026 di JDIH BPK

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PHK lewat WhatsApp sah?

Pemberitahuan lewat pesan tidak menghapus hak Anda. Hak kompensasi dan kewajiban perundingan tetap berlaku; simpan pesannya sebagai bukti.

Kapan UU Ketenagakerjaan baru berlaku?

UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Saya diminta tanda tangan surat pengunduran diri. Bagaimana?

Jangan menandatanganinya bila Anda sebenarnya di-PHK. Pengunduran diri bisa membuat hak kompensasi berbeda.

Panduan terkait

Lainnya di Ketenagakerjaan

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.