Beranda / Panduan Hukum / Ketenagakerjaan
Kena PHK? Ini hak Anda dan langkah yang perlu diambil
PHK tidak selesai hanya dengan pemberitahuan sepihak lewat pesan. Pekerja berhak atas kompensasi sesuai alasan PHK dan masa kerja, dan bila tidak sepakat ada jalur perundingan, mediasi di dinas ketenagakerjaan, sampai pengadilan. Sejak 28 Oktober 2026 berlaku undang-undang ketenagakerjaan baru, jadi tanggal PHK Anda menentukan aturan mana yang dipakai.
Aturan baru: UU No. 27 Tahun 2026
UU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dan diundangkan serta berlaku sejak 28 Oktober 2026. Aturan pelaksana UU 13/2003 dan UU 6/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
Pemerintah menyampaikan bahwa faktor pengali 0,5 dalam hitungan pesangon tidak lagi berlaku (minimal satu kali), dan disiapkan dana cadangan pesangon. Rincian hitungan dan aturan pelaksananya masih perlu dicek pada teks resmi dan peraturan turunannya.
Langkah saat Anda di-PHK
- Jangan langsung menandatangani surat apa pun sebelum memahami isinya, termasuk surat pengunduran diri.
- Simpan bukti: kontrak kerja, slip gaji, surat atau pesan PHK, absensi, surat peringatan, dan percakapan dengan atasan.
- Catat data penting: status kerja (kontrak atau tetap), masa kerja, upah terakhir, dan alasan PHK yang disampaikan.
- Minta perundingan bipartit secara tertulis dengan perusahaan.
- Ajukan mediasi ke dinas ketenagakerjaan setempat bila perundingan gagal.
- Gugat ke Pengadilan Hubungan Industrial bila mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan.
Hal yang menentukan besar hak Anda
- Alasan PHK (misalnya efisiensi, pelanggaran, perusahaan tutup).
- Masa kerja dan upah terakhir.
- Status hubungan kerja: kontrak (PKWT) atau tetap (PKWTT).
- Isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Jaminan sosial
Pekerja yang terkena PHK juga dapat dilindungi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sesuai syarat kepesertaannya.
Dasar hukum
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (berlaku 28 Oktober 2026)
- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (alur bipartit, mediasi, PHI)
- Ketentuan peralihan UU 27/2026 untuk PHK yang terjadi sebelum 28 Oktober 2026 (perlu dicek pada teks resmi)
- UU No. 27 Tahun 2026 di JDIH BPK
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah PHK lewat WhatsApp sah?
Pemberitahuan lewat pesan tidak menghapus hak Anda. Hak kompensasi dan kewajiban perundingan tetap berlaku; simpan pesannya sebagai bukti.
Kapan UU Ketenagakerjaan baru berlaku?
UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Saya diminta tanda tangan surat pengunduran diri. Bagaimana?
Jangan menandatanganinya bila Anda sebenarnya di-PHK. Pengunduran diri bisa membuat hak kompensasi berbeda.
Panduan terkait
Lainnya di Ketenagakerjaan
- Kontrak Kerja (PKWT) Diperpanjang Terus: Kapan Jadi Karyawan Tetap?
- Gaji di Bawah UMP atau UMK: Hak Anda dan Sanksi bagi Pengusaha
- Lembur Tidak Dibayar: Cara Menghitung Upah Lembur dan Mengadukannya
- THR Tidak Dibayar atau Terlambat: Hak Pekerja dan Cara Melapor
- Resign atau Mengundurkan Diri: Syarat dan Hak Uang Pisah
- Perusahaan Pailit atau Tutup: Nasib Gaji dan Pesangon Karyawan
- Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan: Hak Pekerja dan Sanksi
- Sengketa dengan Perusahaan: Alur Bipartit, Mediasi, dan PHI
- Menyusun Kontrak PKWT yang Sah Menurut UU 27/2026: Panduan untuk HRD
- Aturan Potong Gaji Karyawan karena Merusak atau Menghilangkan Barang
- Surat Peringatan SP1, SP2, SP3 dan PHK karena Pelanggaran: Aturan UU 27/2026
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.