Beranda / Panduan Hukum / Ketenagakerjaan
Bolehkah memotong gaji karyawan yang merusak atau menghilangkan barang kantor?
Pemotongan upah untuk denda atau ganti rugi boleh dilakukan bila diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jumlah seluruh potongan paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah. Pekerja yang sudah didenda atas suatu pelanggaran tidak dapat dikenai sanksi lain atas pelanggaran yang sama.
Syarat pemotongan yang sah
- Alasan pemotongan (denda, ganti rugi, uang muka upah, dan lain-lain) tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
- Total potongan paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah.
- Kerugian dihitung wajar dan dapat dibuktikan; kesalahan atau kelalaian pekerja jelas.
- Satu pelanggaran hanya dikenai satu sanksi: bila sudah didenda, tidak boleh dikenai sanksi lain untuk pelanggaran yang sama.
Langkah yang disarankan untuk HRD
- Periksa dasar pemotongan di peraturan perusahaan atau kontrak.
- Buat berita acara kejadian dan bukti nilai kerugian.
- Sampaikan secara tertulis kepada pekerja dan beri kesempatan menjelaskan.
- Tuangkan jumlah dan jadwal cicilan potongan dalam kesepakatan tertulis.
Bagi pekerja
Bila gaji dipotong tanpa dasar tertulis atau melebihi batas, minta penjelasan tertulis, ajukan bipartit, lalu adukan ke pengawas ketenagakerjaan.
Dasar hukum
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 135 ayat (7)–(9)
- PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (sebagaimana telah diubah), Pasal 63 dan Pasal 65
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Butuh analisis pasal untuk pekerjaan Anda?
Paket Profesional dirancang untuk advokat, paralegal, HRD, notaris/PPAT, dan praktisi hukum: analisis unsur pasal dan konstruksi hukum, dengan kuota lebih besar untuk kebutuhan kerja sehari-hari.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bolehkah memotong gaji karena karyawan terlambat?
Boleh sebagai denda bila diatur tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, dan tetap dalam batas 50%.
Bolehkah menahan gaji terakhir karyawan yang resign?
Tidak boleh menahan tanpa dasar. Potongan atas utang atau kerugian harus berdasarkan aturan atau kesepakatan tertulis.
Bagaimana jika kerugian lebih besar dari 50% gaji?
Potongan dicicil pada pembayaran berikutnya, atau diselesaikan lewat kesepakatan lain atau gugatan perdata.
Panduan terkait
Lainnya di Ketenagakerjaan
- Kena PHK? Hak Pesangon dan Langkah Menurut UU Baru 2026
- Kontrak Kerja (PKWT) Diperpanjang Terus: Kapan Jadi Karyawan Tetap?
- Lembur Tidak Dibayar: Cara Menghitung Upah Lembur dan Mengadukannya
- THR Tidak Dibayar atau Terlambat: Hak Pekerja dan Cara Melapor
- Resign atau Mengundurkan Diri: Syarat dan Hak Uang Pisah
- Perusahaan Pailit atau Tutup: Nasib Gaji dan Pesangon Karyawan
- Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan: Hak Pekerja dan Sanksi
- Surat Peringatan SP1, SP2, SP3 dan PHK karena Pelanggaran: Aturan UU 27/2026
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.