Beranda / Panduan Hukum / Ketenagakerjaan
Lembur tidak dibayar? Cara menghitung upah lembur dan mengadukannya
Lembur hanya sah bila ada persetujuan pekerja dan perintah tertulis atau digital dari pemberi kerja, paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Upah lembur jam pertama 1,5 kali upah sejam dan jam berikutnya 2 kali upah sejam, dengan upah sejam dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap dibagi 173.
Rumus menghitung
- Upah sejam = (upah pokok + tunjangan tetap) ÷ 173.
- Jam lembur pertama = 1,5 × upah sejam.
- Jam lembur berikutnya = 2 × upah sejam per jam.
- Contoh: upah pokok + tunjangan tetap Rp5.190.000 → upah sejam Rp30.000. Lembur 3 jam = Rp45.000 + 2 × Rp60.000 = Rp165.000.
Langkah bila lembur tidak dibayar
- Catat tanggal, jam mulai dan selesai, serta simpan perintah lembur (chat, email, atau surat).
- Minta pembayaran secara tertulis ke HRD dan ajukan bipartit bila ditolak.
- Adukan ke pengawas ketenagakerjaan; pelanggaran ketentuan waktu lembur dapat dikenai sanksi administratif.
- Bila tetap buntu, lanjutkan ke mediasi di dinas tenaga kerja lalu Pengadilan Hubungan Industrial.
Dasar hukum
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 115 dan Pasal 116
- UU No. 27 Tahun 2026 di JDIH BPK
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah lembur di hari libur dihitung berbeda?
Rincian lembur di hari istirahat dan hari libur resmi diatur dalam aturan pelaksana. Cek peraturan pemerintah yang berlaku atau tanyakan Profesor H.
Bolehkah perusahaan memaksa lembur?
Tidak. Lembur mensyaratkan persetujuan pekerja yang bersangkutan.
Apakah jabatan manajer berhak lembur?
Aturan pelaksana dapat mengecualikan jabatan tertentu yang upahnya sudah lebih tinggi. Periksa kontrak dan peraturan perusahaan Anda.
Panduan terkait
Lainnya di Ketenagakerjaan
- Kena PHK? Hak Pesangon dan Langkah Menurut UU Baru 2026
- Kontrak Kerja (PKWT) Diperpanjang Terus: Kapan Jadi Karyawan Tetap?
- Resign atau Mengundurkan Diri: Syarat dan Hak Uang Pisah
- Perusahaan Pailit atau Tutup: Nasib Gaji dan Pesangon Karyawan
- Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan: Hak Pekerja dan Sanksi
- Menyusun Kontrak PKWT yang Sah Menurut UU 27/2026: Panduan untuk HRD
- Aturan Potong Gaji Karyawan karena Merusak atau Menghilangkan Barang
- Surat Peringatan SP1, SP2, SP3 dan PHK karena Pelanggaran: Aturan UU 27/2026
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.