Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber

Hak Anda saat ditangkap atau diperiksa polisi menurut KUHAP baru

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Penangkapan harus disertai surat perintah, kecuali tertangkap tangan, dan paling lama 1x24 jam. Tembusannya wajib diberikan kepada keluarga paling lama 1 hari. Tersangka berhak didampingi advokat di setiap pemeriksaan, berhak diberi tahu sangkaannya, boleh menolak memberi keterangan, dan berhak bebas dari penyiksaan dan intimidasi.

Aturan penangkapan

Hak tersangka yang paling penting

Yang bisa dilakukan keluarga

  1. Minta salinan surat perintah penangkapan dan catat nama serta kesatuan petugas.
  2. Hubungi advokat atau Organisasi Bantuan Hukum (LBH) terdekat.
  3. Bila penangkapan dinilai tidak sah, advokat dapat mengajukan praperadilan.

Dasar hukum

  • UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 142

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan KUHAP baru berlaku?

Sejak 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional.

Bolehkah saya diam saat diperiksa?

Boleh. KUHAP baru memberi hak tersangka untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan atas sangkaan.

Apakah keluarga harus diberi tahu bila saya ditangkap?

Ya. Tembusan surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada keluarga atau orang yang Anda tunjuk paling lama 1 hari sejak penangkapan.

Panduan terkait

Lainnya di Pidana & Siber

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.