Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber
KUHP baru berlaku 2 Januari 2026: apa saja yang berubah?
Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional (UU 1/2023) dan KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku menggantikan aturan lama. Pendekatannya bergeser ke arah pemulihan, dengan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan. Perkara atas perbuatan sebelum tanggal itu memakai ketentuan lama, kecuali aturan baru lebih menguntungkan.
Perubahan penting
- Pidana alternatif: selain penjara dan denda, ada pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.
- Keadilan restoratif: pemulihan korban, masyarakat, dan pelaku lebih diutamakan; pengguna narkotika diarahkan ke rehabilitasi.
- Delik aduan: perzinaan dan hidup bersama di luar perkawinan hanya bisa diproses atas pengaduan pihak tertentu.
- Hak korban dan saksi diperkuat, termasuk pengaturan restitusi dan kompensasi.
- Pengawasan penyidik: penggunaan rekaman visual untuk mengontrol kewenangan penyidikan.
- Nomor pasal berubah: misalnya penipuan kini Pasal 492 (dulu 378) dan penggelapan Pasal 486 (dulu 372).
Perbuatan sebelum 2 Januari 2026
Hukum pidana mengikuti aturan yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Bila aturan berubah setelahnya, yang dipakai adalah aturan yang paling menguntungkan bagi pelaku. Karena itu, selalu catat tanggal kejadian saat berkonsultasi.
Yang perlu Anda lakukan
- Jangan mengandalkan nomor pasal lama dari artikel atau video lama di internet.
- Bila sedang berperkara, tanyakan ke penyidik atau advokat aturan mana yang dipakai untuk perkara Anda.
- Aturan pelaksana (peraturan pemerintah dan lainnya) masih terus diterbitkan.
Dasar hukum
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan KUHP baru berlaku?
Sejak 2 Januari 2026.
Pasal penipuan di KUHP baru nomor berapa?
Pasal 492 UU 1/2023, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V.
Kasus saya terjadi tahun 2025, pakai KUHP mana?
Pada prinsipnya KUHP lama, kecuali ketentuan KUHP baru lebih menguntungkan bagi pelaku.
Panduan terkait
Lainnya di Pidana & Siber
- Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Pasal, Ancaman, dan Cara Melapor
- Foto atau Video Intim Disebar: Hak Korban dan Cara Melapor
- Akun Media Sosial atau WhatsApp Diretas: Langkah Darurat dan Jerat Hukum
- Penggelapan Uang atau Barang: Bedanya dengan Utang dan Cara Melapor
- Hak Anda Saat Ditangkap atau Diperiksa Polisi Menurut KUHAP Baru
- Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di KUHAP Baru: Syarat dan Caranya
- Kecelakaan Lalu Lintas: Kewajiban Pengemudi, Ganti Rugi, dan Ancaman Pidana
- Penganiayaan Menurut KUHP Baru: Jenis, Ancaman, dan Cara Melapor
- Surat Panggilan Polisi sebagai Saksi atau Tersangka: Cara Menghadapinya
- Batas Waktu Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Baru dan Cara Penangguhan
- Arisan Online Bodong atau Owner Kabur: Cara Melapor dan Menuntut Uang Kembali
- Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Wajib Lapor dan Asesmen Terpadu
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.