Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber

KUHP baru berlaku 2 Januari 2026: apa saja yang berubah?

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 14 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional (UU 1/2023) dan KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku menggantikan aturan lama. Pendekatannya bergeser ke arah pemulihan, dengan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan. Perkara atas perbuatan sebelum tanggal itu memakai ketentuan lama, kecuali aturan baru lebih menguntungkan.

Perubahan penting

Perbuatan sebelum 2 Januari 2026

Hukum pidana mengikuti aturan yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Bila aturan berubah setelahnya, yang dipakai adalah aturan yang paling menguntungkan bagi pelaku. Karena itu, selalu catat tanggal kejadian saat berkonsultasi.

Yang perlu Anda lakukan

Dasar hukum

  • UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  • UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan KUHP baru berlaku?

Sejak 2 Januari 2026.

Pasal penipuan di KUHP baru nomor berapa?

Pasal 492 UU 1/2023, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V.

Kasus saya terjadi tahun 2025, pakai KUHP mana?

Pada prinsipnya KUHP lama, kecuali ketentuan KUHP baru lebih menguntungkan bagi pelaku.

Panduan terkait

Lainnya di Pidana & Siber

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.