Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber
Keadilan restoratif: syarat, perkara yang bisa, dan cara mengajukannya
Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana lewat kesepakatan pemulihan antara pelaku dan korban. KUHAP baru membolehkannya untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 5 tahun atau denda paling banyak kategori III, terutama untuk pelaku pertama. Kekerasan seksual, korupsi, terorisme, dan kejahatan terhadap nyawa dikecualikan.
Syarat utama
- Ancaman pidananya hanya denda paling banyak kategori III, atau penjara paling lama 5 tahun (perkara dengan ancaman 5 tahun atau lebih dikecualikan, kecuali karena kelalaian).
- Tindak pidana pertama kali dilakukan, atau bukan pengulangan.
- Dilakukan tanpa tekanan, paksaan, tipu daya, atau ancaman kepada siapa pun.
Perkara yang tidak bisa
- Tindak pidana kekerasan seksual, terorisme, dan korupsi.
- Tindak pidana terhadap nyawa orang.
- Tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- Tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, kecuali karena kealpaan.
Cara mengajukan
- Permohonan dapat diajukan pelaku, tersangka, terdakwa, korban, atau keluarga mereka.
- Penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim juga dapat menawarkannya.
- Isi kesepakatan biasanya berupa ganti rugi, pengembalian barang, permintaan maaf, atau kegiatan pemulihan lain.
Dasar hukum
- UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82
- UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 142 huruf n (hak tersangka mengajukan keadilan restoratif)
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah penganiayaan ringan bisa diselesaikan lewat keadilan restoratif?
Bisa, karena ancamannya di bawah 5 tahun, selama syarat lain terpenuhi dan korban setuju.
Apakah korban wajib menerima tawaran damai?
Tidak. Keadilan restoratif harus dilakukan tanpa tekanan atau paksaan terhadap korban.
Apakah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang bisa?
Perkara karena kealpaan dikecualikan dari batas ancaman 5 tahun, tetapi tindak pidana terhadap nyawa juga dikecualikan. Penerapannya perlu dinilai kasus per kasus.
Panduan terkait
Lainnya di Pidana & Siber
- Tertipu Online? Langkah Cepat Melapor dan Memblokir Dana
- KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Apa yang Berubah?
- Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Pasal, Ancaman, dan Cara Melapor
- Foto atau Video Intim Disebar: Hak Korban dan Cara Melapor
- Akun Media Sosial atau WhatsApp Diretas: Langkah Darurat dan Jerat Hukum
- Penggelapan Uang atau Barang: Bedanya dengan Utang dan Cara Melapor
- Kecelakaan Lalu Lintas: Kewajiban Pengemudi, Ganti Rugi, dan Ancaman Pidana
- Surat Panggilan Polisi sebagai Saksi atau Tersangka: Cara Menghadapinya
- Batas Waktu Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Baru dan Cara Penangguhan
- Arisan Online Bodong atau Owner Kabur: Cara Melapor dan Menuntut Uang Kembali
- Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Wajib Lapor dan Asesmen Terpadu
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.