Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber

Keadilan restoratif: syarat, perkara yang bisa, dan cara mengajukannya

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana lewat kesepakatan pemulihan antara pelaku dan korban. KUHAP baru membolehkannya untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 5 tahun atau denda paling banyak kategori III, terutama untuk pelaku pertama. Kekerasan seksual, korupsi, terorisme, dan kejahatan terhadap nyawa dikecualikan.

Syarat utama

Perkara yang tidak bisa

Cara mengajukan

  1. Permohonan dapat diajukan pelaku, tersangka, terdakwa, korban, atau keluarga mereka.
  2. Penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim juga dapat menawarkannya.
  3. Isi kesepakatan biasanya berupa ganti rugi, pengembalian barang, permintaan maaf, atau kegiatan pemulihan lain.

Dasar hukum

  • UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82
  • UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 142 huruf n (hak tersangka mengajukan keadilan restoratif)

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah penganiayaan ringan bisa diselesaikan lewat keadilan restoratif?

Bisa, karena ancamannya di bawah 5 tahun, selama syarat lain terpenuhi dan korban setuju.

Apakah korban wajib menerima tawaran damai?

Tidak. Keadilan restoratif harus dilakukan tanpa tekanan atau paksaan terhadap korban.

Apakah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang bisa?

Perkara karena kealpaan dikecualikan dari batas ancaman 5 tahun, tetapi tindak pidana terhadap nyawa juga dikecualikan. Penerapannya perlu dinilai kasus per kasus.

Panduan terkait

Lainnya di Pidana & Siber

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.