Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber
Foto atau video intim Anda disebar? Ini hak korban dan cara melapor
Merekam, menyebarkan, atau mengancam menyebar konten bermuatan seksual tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik menurut UU TPKS, dengan ancaman penjara sampai 4 tahun, dan sampai 6 tahun bila dipakai untuk memeras atau mengancam. Korban tidak bersalah. Jangan membayar pemeras; amankan bukti dan segera laporkan.
Perbuatan yang dilarang UU TPKS
- Merekam atau mengambil gambar/tangkapan layar bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang direkam.
- Mengirim konten seksual kepada orang yang tidak menghendakinya.
- Menguntit atau melacak seseorang lewat sistem elektronik untuk tujuan seksual.
- Melakukan hal di atas untuk memeras, mengancam, atau memaksa korban.
Langkah yang bisa Anda ambil
- Jangan membayar atau menuruti pemeras. Ancaman biasanya berlanjut.
- Simpan bukti: tangkapan layar pesan ancaman, akun pelaku, tautan unggahan, dan waktunya. Jangan menyebarkan ulang kontennya.
- Laporkan ke polisi (unit PPA atau siber). Korban berhak didampingi pendamping dan berhak atas layanan pemulihan.
- Minta penurunan konten lewat fitur laporan platform dan aduan konten Komdigi.
- Cari pendampingan di UPTD PPA setempat atau layanan SAPA 129.
Delik aduan dengan pengecualian
Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah delik aduan, sehingga diproses bila korban mengadu. Pengecualiannya: bila korban adalah anak atau penyandang disabilitas, perkara diproses tanpa perlu aduan.
Dasar hukum
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Saya dulu mengirim foto itu secara sukarela. Apakah saya tetap bisa melapor?
Bisa. Persetujuan untuk mengirim kepada satu orang bukan persetujuan untuk disebarkan atau dipakai mengancam.
Apakah kasus TPKS bisa diselesaikan damai?
UU TPKS melarang penyelesaian perkara di luar pengadilan, kecuali pelakunya anak. KUHAP baru juga mengecualikan kekerasan seksual dari keadilan restoratif.
Bagaimana jika pelaku tinggal di luar negeri?
Tetap laporkan dan minta penurunan konten ke platform. Penyidik siber dapat bekerja sama lintas negara, walaupun prosesnya lebih lama.
Panduan terkait
Lainnya di Pidana & Siber
- Tertipu Online? Langkah Cepat Melapor dan Memblokir Dana
- KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Apa yang Berubah?
- Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Pasal, Ancaman, dan Cara Melapor
- Penggelapan Uang atau Barang: Bedanya dengan Utang dan Cara Melapor
- Hak Anda Saat Ditangkap atau Diperiksa Polisi Menurut KUHAP Baru
- Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di KUHAP Baru: Syarat dan Caranya
- Kecelakaan Lalu Lintas: Kewajiban Pengemudi, Ganti Rugi, dan Ancaman Pidana
- Penganiayaan Menurut KUHP Baru: Jenis, Ancaman, dan Cara Melapor
- Surat Panggilan Polisi sebagai Saksi atau Tersangka: Cara Menghadapinya
- Batas Waktu Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Baru dan Cara Penangguhan
- Arisan Online Bodong atau Owner Kabur: Cara Melapor dan Menuntut Uang Kembali
- Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Wajib Lapor dan Asesmen Terpadu
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.