Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber

Foto atau video intim Anda disebar? Ini hak korban dan cara melapor

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Merekam, menyebarkan, atau mengancam menyebar konten bermuatan seksual tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik menurut UU TPKS, dengan ancaman penjara sampai 4 tahun, dan sampai 6 tahun bila dipakai untuk memeras atau mengancam. Korban tidak bersalah. Jangan membayar pemeras; amankan bukti dan segera laporkan.

Perbuatan yang dilarang UU TPKS

Langkah yang bisa Anda ambil

  1. Jangan membayar atau menuruti pemeras. Ancaman biasanya berlanjut.
  2. Simpan bukti: tangkapan layar pesan ancaman, akun pelaku, tautan unggahan, dan waktunya. Jangan menyebarkan ulang kontennya.
  3. Laporkan ke polisi (unit PPA atau siber). Korban berhak didampingi pendamping dan berhak atas layanan pemulihan.
  4. Minta penurunan konten lewat fitur laporan platform dan aduan konten Komdigi.
  5. Cari pendampingan di UPTD PPA setempat atau layanan SAPA 129.

Delik aduan dengan pengecualian

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah delik aduan, sehingga diproses bila korban mengadu. Pengecualiannya: bila korban adalah anak atau penyandang disabilitas, perkara diproses tanpa perlu aduan.

Dasar hukum

  • UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14
  • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Saya dulu mengirim foto itu secara sukarela. Apakah saya tetap bisa melapor?

Bisa. Persetujuan untuk mengirim kepada satu orang bukan persetujuan untuk disebarkan atau dipakai mengancam.

Apakah kasus TPKS bisa diselesaikan damai?

UU TPKS melarang penyelesaian perkara di luar pengadilan, kecuali pelakunya anak. KUHAP baru juga mengecualikan kekerasan seksual dari keadilan restoratif.

Bagaimana jika pelaku tinggal di luar negeri?

Tetap laporkan dan minta penurunan konten ke platform. Penyidik siber dapat bekerja sama lintas negara, walaupun prosesnya lebih lama.

Panduan terkait

Lainnya di Pidana & Siber

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.