Beranda / Panduan Hukum / Pidana & Siber
Rehabilitasi pengguna narkotika: wajib lapor, asesmen, dan peluang tidak dipenjara
UU Narkotika mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Keluarga dapat melaporkan pecandu ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk direhabilitasi. Bila sudah diproses hukum, minta asesmen terpadu; hakim wajib memperhatikan ketentuan rehabilitasi dan dapat memutus rehabilitasi.
Dua jalur rehabilitasi
- Sukarela (wajib lapor): pecandu yang sudah cukup umur, atau orang tua/wali untuk pecandu yang belum cukup umur, melapor ke puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sebagai IPWL.
- Dalam proses hukum: tersangka penyalah guna untuk diri sendiri dapat dimintakan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN, yang menilai apakah ia pengguna, pecandu, atau terlibat peredaran.
Langkah bagi keluarga
- Hubungi BNN kabupaten/kota atau IPWL terdekat untuk konsultasi dan asesmen.
- Bila anggota keluarga ditangkap, segera hubungi advokat atau LBH dan minta asesmen terpadu.
- Kumpulkan bukti bahwa ia pengguna untuk diri sendiri: riwayat pengobatan, hasil tes, dan barang bukti yang jumlahnya kecil.
- Ikuti program rehabilitasi sampai selesai; masa rehabilitasi berdasarkan putusan hakim diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Batasannya
Rehabilitasi ditujukan untuk pengguna, pecandu, dan korban. Memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika kini diatur dalam KUHP baru dengan ancaman berat, terlebih bila jumlahnya besar atau terkait peredaran.
Dasar hukum
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127
- PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 609 (memiliki atau menyimpan narkotika)
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah pecandu yang melapor sendiri akan ditangkap?
UU Narkotika menyediakan jalur wajib lapor agar pecandu mendapat rehabilitasi. Lakukan melalui IPWL resmi dan ikuti programnya.
Apakah semua pengguna pasti direhabilitasi?
Tidak otomatis. Hasil asesmen, barang bukti, dan pertimbangan hakim menentukan apakah putusannya rehabilitasi atau pidana.
Berapa biaya rehabilitasi?
Layanan rehabilitasi di BNN dan IPWL pemerintah umumnya tidak dipungut biaya. Tanyakan ke BNN setempat.
Panduan terkait
Lainnya di Pidana & Siber
- Tertipu Online? Langkah Cepat Melapor dan Memblokir Dana
- Cara Membuat Laporan Polisi dan Hak Pelapor
- KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Apa yang Berubah?
- Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Pasal, Ancaman, dan Cara Melapor
- Foto atau Video Intim Disebar: Hak Korban dan Cara Melapor
- Akun Media Sosial atau WhatsApp Diretas: Langkah Darurat dan Jerat Hukum
- Penggelapan Uang atau Barang: Bedanya dengan Utang dan Cara Melapor
- Kecelakaan Lalu Lintas: Kewajiban Pengemudi, Ganti Rugi, dan Ancaman Pidana
- Penganiayaan Menurut KUHP Baru: Jenis, Ancaman, dan Cara Melapor
- Surat Panggilan Polisi sebagai Saksi atau Tersangka: Cara Menghadapinya
- Arisan Online Bodong atau Owner Kabur: Cara Melapor dan Menuntut Uang Kembali
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.