Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Bisnis, UMKM & Kontrak

Klausul force majeure dan penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis

Paket ProfesionalDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Menurut KUHPerdata, debitur tidak wajib mengganti kerugian bila gagal memenuhi perjanjian karena keadaan memaksa yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya. Karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, rumuskan daftar peristiwa force majeure, kewajiban pemberitahuan, akibatnya, dan forum penyelesaian sengketa dengan jelas.

Unsur klausul force majeure yang baik

Memilih forum penyelesaian sengketa

Syarat sah kontrak tetap berlaku

Kontrak sah bila ada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dasar hukum

  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1320, dan Pasal 1338
  • UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Butuh analisis pasal untuk pekerjaan Anda?

Paket Profesional dirancang untuk advokat, paralegal, HRD, notaris/PPAT, dan praktisi hukum: analisis unsur pasal dan konstruksi hukum, dengan kuota lebih besar untuk kebutuhan kerja sehari-hari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah krisis ekonomi termasuk force majeure?

Tidak otomatis. Bergantung pada rumusan kontrak dan apakah peristiwa itu benar-benar membuat pelaksanaan tidak mungkin, bukan sekadar lebih mahal.

Bagaimana jika kontrak tidak punya klausul force majeure?

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tetap dapat dipakai, tetapi pembuktiannya lebih sulit.

Kapan memilih arbitrase?

Bila nilai sengketa besar, perlu kerahasiaan, atau para pihak menginginkan putusan yang final tanpa banding.

Panduan terkait

Lainnya di Bisnis, UMKM & Kontrak

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.