Beranda / Panduan Hukum / Bisnis, UMKM & Kontrak
Klausul force majeure dan penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis
Menurut KUHPerdata, debitur tidak wajib mengganti kerugian bila gagal memenuhi perjanjian karena keadaan memaksa yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya. Karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, rumuskan daftar peristiwa force majeure, kewajiban pemberitahuan, akibatnya, dan forum penyelesaian sengketa dengan jelas.
Unsur klausul force majeure yang baik
- Definisi dan daftar peristiwa (bencana alam, kebijakan pemerintah, pandemi, gangguan sistem tertentu).
- Syarat: di luar kendali, tidak terduga, dan secara langsung menghalangi pelaksanaan kewajiban.
- Kewajiban memberi tahu pihak lain dalam jangka waktu tertentu, beserta bukti.
- Akibat: penundaan kewajiban, perpanjangan waktu, atau hak mengakhiri kontrak bila berlangsung lama.
- Kewajiban yang tetap berjalan, misalnya pembayaran atas pekerjaan yang sudah diterima.
Memilih forum penyelesaian sengketa
- Musyawarah dan mediasi lebih dulu dalam jangka waktu tertentu.
- Pengadilan negeri: sebutkan pengadilan yang dipilih.
- Arbitrase: sebutkan lembaga, tempat, bahasa, dan jumlah arbiter; putusannya final dan mengikat.
Syarat sah kontrak tetap berlaku
Kontrak sah bila ada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Dasar hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1320, dan Pasal 1338
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Butuh analisis pasal untuk pekerjaan Anda?
Paket Profesional dirancang untuk advokat, paralegal, HRD, notaris/PPAT, dan praktisi hukum: analisis unsur pasal dan konstruksi hukum, dengan kuota lebih besar untuk kebutuhan kerja sehari-hari.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah krisis ekonomi termasuk force majeure?
Tidak otomatis. Bergantung pada rumusan kontrak dan apakah peristiwa itu benar-benar membuat pelaksanaan tidak mungkin, bukan sekadar lebih mahal.
Bagaimana jika kontrak tidak punya klausul force majeure?
Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tetap dapat dipakai, tetapi pembuktiannya lebih sulit.
Kapan memilih arbitrase?
Bila nilai sengketa besar, perlu kerahasiaan, atau para pihak menginginkan putusan yang final tanpa banding.
Panduan terkait
Lainnya di Bisnis, UMKM & Kontrak
- Cara Mendirikan PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Cara Mendaftarkan Merek Dagang dan Melindungi Nama Usaha
- Merek atau Foto Produk Dicuri Toko Lain di Marketplace: Langkah Hukum
- Kewajiban UU Pelindungan Data Pribadi untuk Aplikasi, Website, dan Startup
- Sertifikat Halal UMKM: Kewajiban, Batas Waktu 2028, dan Jalur Self Declare
- Syarat Membuka Waralaba (Franchise) dan Wajib STPW Menurut PP 35/2024
- PPh Final UMKM 0,5% Setelah PP 20/2026: Siapa yang Masih Bisa dan Sampai Kapan
- Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris saat PT Pailit
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.