Beranda / Panduan Hukum / Bisnis, UMKM & Kontrak
Sertifikat halal untuk UMKM: kewajiban, batas waktu, dan cara mengurusnya
UU Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan milik usaha mikro dan kecil, pemerintah memperpanjang masa penahapan dari 17 Oktober 2026 menjadi 17 Oktober 2028. UMK dapat memakai jalur pernyataan pelaku usaha (self declare) dengan pendampingan.
Hal yang perlu diketahui
- Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
- Produk dari bahan yang diharamkan dikecualikan, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- Bagi UMK, jalur self declare didasarkan pada pernyataan pelaku usaha tentang kehalalan bahan dan proses, disertai pendampingan proses produk halal.
- Sertifikat halal berbeda dari izin edar: pangan olahan tetap memerlukan izin sesuai jenisnya (misalnya PIRT dari pemerintah daerah atau izin edar BPOM).
Langkah mengurus
- Urus NIB lewat OSS.
- Daftar di SIHALAL (ptsp.halal.go.id) dan pilih jalur self declare bila memenuhi kriteria, atau jalur reguler.
- Ikuti pendampingan oleh pendamping proses produk halal; siapkan daftar bahan dan alur produksi.
- Tunggu penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa dan terbitnya sertifikat dari BPJPH.
- Pasang label halal resmi pada kemasan.
Dasar hukum
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, Pasal 4 dan Pasal 26
- PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 98, Pasal 160, dan Pasal 161, sebagaimana diubah pada Oktober 2026 (perpanjangan penahapan hingga 17 Oktober 2028)
- BPJPH (halal.go.id)
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah pedagang kaki lima wajib sertifikat halal sekarang?
Kewajiban bagi makanan dan minuman UMK masih dalam masa penahapan sampai 17 Oktober 2028, tetapi mengurus lebih awal tetap disarankan.
Apakah self declare gratis?
Pemerintah biasanya menyediakan kuota sertifikasi halal gratis untuk UMK. Cek ketersediaannya di BPJPH.
Apakah usaha menengah dan besar juga diperpanjang?
Tidak. Untuk makanan dan minuman usaha menengah dan besar, kewajiban sudah berlaku sejak Oktober 2024.
Panduan terkait
Lainnya di Bisnis, UMKM & Kontrak
- Cara Mendaftarkan Merek Dagang dan Melindungi Nama Usaha
- Merek atau Foto Produk Dicuri Toko Lain di Marketplace: Langkah Hukum
- Klausul Force Majeure dan Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis
- Beda Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Gugatan Perdata
- Kewajiban UU Pelindungan Data Pribadi untuk Aplikasi, Website, dan Startup
- Syarat Membuka Waralaba (Franchise) dan Wajib STPW Menurut PP 35/2024
- Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris saat PT Pailit
- Perjanjian Kerahasiaan (NDA): Cara Melindungi Ide Bisnis dan Data Klien
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.