Beranda / Panduan Hukum / Bisnis, UMKM & Kontrak
PPh final UMKM 0,5% setelah PP 20/2026: siapa yang masih bisa dan sampai kapan
Sejak PP 20/2026 yang mengubah PP 55/2022, tarif PPh final 0,5% tetap berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan beromzet paling banyak Rp4,8 miliar setahun, kini tanpa batas waktu. Koperasi dapat memakainya paling lama 4 tahun. CV dan PT biasa tidak lagi termasuk, kecuali jangka waktu lamanya belum berakhir.
Ringkasan perubahan
- Orang pribadi dan PT perorangan: tarif 0,5% tanpa batas waktu, selama omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.
- Koperasi: paling lama 4 tahun sejak terdaftar.
- CV, firma, dan PT biasa: tidak lagi termasuk penerima, tetapi yang jangka waktunya berdasarkan aturan lama belum habis tetap dapat memakai sampai berakhir.
- Tarif tetap 0,5% dari peredaran bruto.
Langkah yang perlu dilakukan
- Cek bentuk usaha dan tahun terdaftar Anda.
- Catat omzet bulanan; bila melewati Rp4,8 miliar setahun, tahun berikutnya beralih ke tarif umum.
- Setor dan laporkan PPh final setiap bulan sesuai ketentuan.
- Konsultasikan ke KPP atau konsultan pajak bila bentuk usaha Anda CV atau PT biasa.
Dasar hukum
- PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sebagaimana diubah PP No. 20 Tahun 2026
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Punya kasus serupa?
Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah orang pribadi beromzet di bawah Rp500 juta bayar pajak?
Peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun bagi orang pribadi tidak dikenai PPh final. Cek ketentuan terbaru di DJP.
Apakah PT perorangan dan PT biasa diperlakukan sama?
Tidak. PT perorangan tetap bisa memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu, sedangkan PT biasa tidak lagi termasuk.
Apakah semua profesi orang pribadi bisa memakai tarif ini?
PP 20/2026 menambah pengecualian untuk jenis penghasilan tertentu. Periksa apakah usaha Anda termasuk.
Panduan terkait
Lainnya di Bisnis, UMKM & Kontrak
- Cara Mendaftarkan Merek Dagang dan Melindungi Nama Usaha
- Merek atau Foto Produk Dicuri Toko Lain di Marketplace: Langkah Hukum
- Klausul Force Majeure dan Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis
- Beda Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Gugatan Perdata
- Kewajiban UU Pelindungan Data Pribadi untuk Aplikasi, Website, dan Startup
- Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris saat PT Pailit
- Perjanjian Kerahasiaan (NDA): Cara Melindungi Ide Bisnis dan Data Klien
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.