Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Bisnis, UMKM & Kontrak

PPh final UMKM 0,5% setelah PP 20/2026: siapa yang masih bisa dan sampai kapan

Paket PribadiDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Sejak PP 20/2026 yang mengubah PP 55/2022, tarif PPh final 0,5% tetap berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan beromzet paling banyak Rp4,8 miliar setahun, kini tanpa batas waktu. Koperasi dapat memakainya paling lama 4 tahun. CV dan PT biasa tidak lagi termasuk, kecuali jangka waktu lamanya belum berakhir.

Ringkasan perubahan

Langkah yang perlu dilakukan

  1. Cek bentuk usaha dan tahun terdaftar Anda.
  2. Catat omzet bulanan; bila melewati Rp4,8 miliar setahun, tahun berikutnya beralih ke tarif umum.
  3. Setor dan laporkan PPh final setiap bulan sesuai ketentuan.
  4. Konsultasikan ke KPP atau konsultan pajak bila bentuk usaha Anda CV atau PT biasa.

Dasar hukum

  • PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sebagaimana diubah PP No. 20 Tahun 2026

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Punya kasus serupa?

Ceritakan masalah Anda dengan bahasa sehari-hari, lewat ketikan atau suara. Profesor H menjawab berdasarkan peraturan resmi Indonesia dan dapat membantu menyusun draf somasi, surat kuasa, atau surat pengaduan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah orang pribadi beromzet di bawah Rp500 juta bayar pajak?

Peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun bagi orang pribadi tidak dikenai PPh final. Cek ketentuan terbaru di DJP.

Apakah PT perorangan dan PT biasa diperlakukan sama?

Tidak. PT perorangan tetap bisa memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu, sedangkan PT biasa tidak lagi termasuk.

Apakah semua profesi orang pribadi bisa memakai tarif ini?

PP 20/2026 menambah pengecualian untuk jenis penghasilan tertentu. Periksa apakah usaha Anda termasuk.

Panduan terkait

Lainnya di Bisnis, UMKM & Kontrak

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.