Beranda / Panduan Hukum / Bisnis, UMKM & Kontrak
Beda wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata
Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) adalah ingkar janji atas perjanjian yang sudah ada, dan debitur biasanya harus dinyatakan lalai lebih dulu. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, tanpa perlu ada perjanjian. Salah memilih dasar gugatan dapat membuat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Perbandingan singkat
- Sumber: wanprestasi dari perjanjian; PMH dari undang-undang.
- Unsur wanprestasi: ada perjanjian sah, kewajiban tidak dipenuhi atau terlambat atau keliru, debitur dinyatakan lalai, ada kerugian.
- Unsur PMH: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat.
- Tuntutan: wanprestasi berupa pemenuhan, pembatalan, ganti biaya, rugi, dan bunga; PMH berupa ganti kerugian materiil dan imateriil.
Tips menyusun gugatan
- Tentukan dulu apakah ada perjanjian yang dilanggar; bila ya, umumnya gunakan dasar wanprestasi.
- Lampirkan bukti somasi atau teguran untuk menunjukkan debitur lalai.
- Rinci kerugian dengan bukti; kerugian imateriil perlu dasar yang kuat.
- Hati-hati mencampur wanprestasi dan PMH dalam satu dalil tanpa uraian yang jelas, karena dapat dinilai kabur.
Dasar hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1267, Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Butuh analisis pasal untuk pekerjaan Anda?
Paket Profesional dirancang untuk advokat, paralegal, HRD, notaris/PPAT, dan praktisi hukum: analisis unsur pasal dan konstruksi hukum, dengan kuota lebih besar untuk kebutuhan kerja sehari-hari.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bolehkah menggabungkan wanprestasi dan PMH?
Praktiknya beragam dan berisiko dinilai kabur. Bila digabung, uraikan dasar dan fakta masing-masing dengan tegas.
Apakah PMH bisa diajukan lewat gugatan sederhana?
Bisa, bila kerugian materiil paling banyak Rp500 juta dan syarat gugatan sederhana lainnya terpenuhi.
Apakah perlu somasi untuk gugatan PMH?
Tidak wajib seperti pada wanprestasi, tetapi teguran tertulis tetap berguna sebagai bukti itikad baik.
Panduan terkait
Lainnya di Bisnis, UMKM & Kontrak
- Cara Mendirikan PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Cara Mendaftarkan Merek Dagang dan Melindungi Nama Usaha
- Merek atau Foto Produk Dicuri Toko Lain di Marketplace: Langkah Hukum
- Klausul Force Majeure dan Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis
- Kewajiban UU Pelindungan Data Pribadi untuk Aplikasi, Website, dan Startup
- Sertifikat Halal UMKM: Kewajiban, Batas Waktu 2028, dan Jalur Self Declare
- Syarat Membuka Waralaba (Franchise) dan Wajib STPW Menurut PP 35/2024
- PPh Final UMKM 0,5% Setelah PP 20/2026: Siapa yang Masih Bisa dan Sampai Kapan
- Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris saat PT Pailit
- Perjanjian Kerahasiaan (NDA): Cara Melindungi Ide Bisnis dan Data Klien
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.