Beranda / Panduan Hukum / Bisnis, UMKM & Kontrak
Kewajiban UU PDP untuk pemilik aplikasi, website, dan startup
Setiap pengendali data pribadi wajib punya dasar pemrosesan yang sah, misalnya persetujuan eksplisit atau pelaksanaan perjanjian. Bila terjadi kebocoran, pengendali wajib memberi tahu subjek data dan lembaga secara tertulis paling lambat 3x24 jam. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan.
Daftar periksa kepatuhan
- Petakan data yang dikumpulkan, tujuan, lokasi penyimpanan, dan pihak yang menerima.
- Tetapkan dasar pemrosesan untuk setiap tujuan (persetujuan eksplisit, perjanjian, kewajiban hukum, dan lainnya).
- Perbarui kebijakan privasi agar menjelaskan tujuan, dasar, jangka waktu penyimpanan, dan hak pengguna.
- Layani hak subjek data, misalnya memperbaiki data paling lambat 3x24 jam sejak diminta.
- Rekam kegiatan pemrosesan dan buat perjanjian pemrosesan dengan vendor (prosesor).
- Siapkan prosedur insiden: pemberitahuan tertulis 3x24 jam yang memuat data yang terungkap, kapan dan bagaimana, serta upaya pemulihan.
- Tunjuk petugas pelindungan data bila memproses data skala besar, data spesifik, atau untuk layanan publik.
Sanksi
- Sanksi administratif: peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, dan/atau denda paling tinggi 2% pendapatan tahunan.
- Pidana bagi orang yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi orang lain.
Dasar hukum
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 20, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 46, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 65–67
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Butuh analisis pasal untuk pekerjaan Anda?
Paket Profesional dirancang untuk advokat, paralegal, HRD, notaris/PPAT, dan praktisi hukum: analisis unsur pasal dan konstruksi hukum, dengan kuota lebih besar untuk kebutuhan kerja sehari-hari.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah UU PDP berlaku untuk UMKM dan aplikasi kecil?
Ya. Kewajiban berlaku bagi setiap pengendali data pribadi, walaupun penerapannya disesuaikan dengan skala pemrosesan.
Apakah cukup dengan centang 'setuju syarat dan ketentuan'?
Persetujuan harus sah secara eksplisit untuk tujuan tertentu yang sudah dijelaskan. Pisahkan persetujuan untuk tujuan pemasaran.
Siapa 'lembaga' yang menerima laporan kebocoran?
Lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi yang ditetapkan pemerintah. Periksa ketentuan dan kanal pelaporan terbaru.
Panduan terkait
Lainnya di Bisnis, UMKM & Kontrak
- Cara Mendirikan PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Cara Mendaftarkan Merek Dagang dan Melindungi Nama Usaha
- Merek atau Foto Produk Dicuri Toko Lain di Marketplace: Langkah Hukum
- Klausul Force Majeure dan Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis
- Beda Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Gugatan Perdata
- Sertifikat Halal UMKM: Kewajiban, Batas Waktu 2028, dan Jalur Self Declare
- Syarat Membuka Waralaba (Franchise) dan Wajib STPW Menurut PP 35/2024
- PPh Final UMKM 0,5% Setelah PP 20/2026: Siapa yang Masih Bisa dan Sampai Kapan
- Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris saat PT Pailit
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.