Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Bisnis, UMKM & Kontrak

Kapan direksi dan komisaris ikut menanggung utang saat PT pailit?

Paket ProfesionalDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Bila PT pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak terlunasi, termasuk direksi yang menjabat dalam 5 tahun terakhir. Komisaris yang lalai mengawasi juga ikut bertanggung jawab. Mereka bebas bila membuktikan itikad baik dan kehati-hatian.

Dasar tanggung jawab

Pembelaan yang tersedia

  1. Kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  2. Telah mengurus (atau mengawasi) dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan.
  3. Tidak ada benturan kepentingan.
  4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah kepailitan.

Mitigasi risiko

Dasar hukum

  • UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 114, dan Pasal 115
  • UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Butuh analisis pasal untuk pekerjaan Anda?

Paket Profesional dirancang untuk advokat, paralegal, HRD, notaris/PPAT, dan praktisi hukum: analisis unsur pasal dan konstruksi hukum, dengan kuota lebih besar untuk kebutuhan kerja sehari-hari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemegang saham ikut menanggung utang PT yang pailit?

Pada prinsipnya tidak, karena tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur UUPT.

Siapa yang bisa menuntut direksi?

Kurator dalam kepailitan, atau pemegang saham minimal 1/10 saham atas nama perseroan untuk kerugian perseroan.

Apakah mantan direksi bisa dituntut?

Bisa, bila menjabat dalam 5 tahun sebelum putusan pailit dan terbukti bersalah atau lalai.

Panduan terkait

Lainnya di Bisnis, UMKM & Kontrak

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.