Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Membatalkan sertifikat hak milik: jalur PTUN atau pengadilan negeri
Penerbitan sertifikat adalah keputusan tata usaha negara, sehingga cacat administrasi penerbitannya dapat digugat ke PTUN dalam 90 hari sejak keputusan diterima atau diketahui. Bila inti sengketanya adalah siapa pemilik yang sah, forumnya pengadilan negeri. Perhatikan juga batas 5 tahun dalam PP 24/1997 bagi pemegang sertifikat beritikad baik.
Memilih forum
- PTUN: menguji prosedur dan kewenangan penerbitan (misalnya cacat administrasi, data yuridis keliru).
- Pengadilan negeri: menentukan hak keperdataan, misalnya jual beli tidak sah, pemalsuan, atau warisan.
- Pengaduan ke Kantor Pertanahan: penyelesaian kasus pertanahan secara administratif sebelum atau sejalan dengan gugatan.
Hal yang menentukan
- Tenggang waktu 90 hari untuk gugatan PTUN sejak keputusan diterima atau diumumkan.
- Batas 5 tahun bagi pihak yang tidak mengajukan keberatan terhadap sertifikat yang diterbitkan sah atas nama pemegang beritikad baik.
- Kualitas bukti: warkah, riwayat tanah, girik, saksi batas, dan putusan pidana bila ada pemalsuan.
- Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menjadi dasar Kantor Pertanahan membatalkan atau mencatat perubahan.
Dasar hukum
- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana diubah UU 9/2004 dan UU 51/2009), Pasal 55
- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2)
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 90 hari mulai dihitung bagi pihak ketiga?
Dalam praktik, bagi pihak yang tidak dituju keputusan, dihitung sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan; buktikan saat mengetahuinya.
Apakah PTUN bisa menyatakan siapa pemilik tanah?
Tidak. PTUN menguji keabsahan keputusan; kepemilikan diputus pengadilan negeri.
Apakah perlu menunggu putusan pidana pemalsuan?
Tidak selalu, tetapi putusan pidana menjadi bukti kuat dalam gugatan perdata atau tata usaha negara.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan Hidup
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.