Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi dan lingkungan hidup
Tindak pidana korupsi atau lingkungan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi dapat dituntut terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Perma 13/2016 menilai kesalahan korporasi antara lain bila korporasi memperoleh keuntungan, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah pencegahan dan kepatuhan yang diperlukan.
Dasar pertanggungjawaban
- Korupsi: tuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurus; pidana pokok bagi korporasi adalah denda dengan maksimum ditambah 1/3.
- Lingkungan hidup: tuntutan terhadap badan usaha dan/atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan.
- Kriteria kesalahan (Perma 13/2016): korporasi memperoleh keuntungan atau tindak pidana untuk kepentingannya, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan.
- KUHP baru juga mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana.
Strategi pembelaan dan mitigasi
- Bangun dan dokumentasikan program kepatuhan (antikorupsi, lingkungan, whistleblowing) yang benar-benar dijalankan.
- Pisahkan tindakan pribadi pengurus dari kebijakan korporasi dengan bukti.
- Lakukan investigasi internal segera setelah ada indikasi, dan tindak lanjuti temuan.
- Pertimbangkan pemulihan kerugian, karena dapat memengaruhi pemidanaan walaupun tidak menghapus pidana.
Dasar hukum
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 dan Pasal 20
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116–119
- Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4
- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), ketentuan tentang korporasi
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah merger menghapus tanggung jawab pidana korporasi?
Tidak otomatis. Perma 13/2016 mengatur pertanggungjawaban dalam penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran.
Apa pidana tambahan yang mungkin dijatuhkan?
Antara lain perampasan, uang pengganti, dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.
Apakah pengurus selalu ikut dipidana?
Tidak selalu; bergantung pada peran dan pembuktian keterlibatan masing-masing.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.