Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam sengketa lingkungan
Masyarakat yang dirugikan pencemaran atau kerusakan lingkungan berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok bila ada kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis tuntutan. Perma 1/2002 mensyaratkan anggota kelompok sangat banyak, wakil kelompok jujur dan sungguh-sungguh, serta definisi kelompok yang rinci. Hakim memeriksa syarat ini sebelum pokok perkara.
Syarat utama
- Jumlah anggota kelompok sangat banyak sehingga tidak efektif bila digugat sendiri-sendiri.
- Kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan antara wakil dan anggota kelompok.
- Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan melindungi kepentingan anggota.
- Gugatan memuat identitas wakil, definisi kelompok yang rinci, keterangan anggota untuk pemberitahuan, dan usulan cara distribusi ganti rugi.
Tahapan
- Pemeriksaan awal (sertifikasi) apakah gugatan layak diperiksa sebagai class action.
- Pemberitahuan kepada anggota kelompok dan kesempatan menyatakan keluar (opt-out).
- Pemeriksaan pokok perkara; untuk usaha yang menggunakan B3 atau menimbulkan ancaman serius berlaku tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian kesalahan.
- Putusan dan distribusi ganti rugi.
Dasar hukum
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 91
- Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa bedanya class action dan gugatan organisasi lingkungan?
Class action diajukan korban untuk ganti rugi; organisasi lingkungan menggugat untuk kepentingan pelestarian lingkungan, umumnya tanpa ganti rugi kecuali biaya riil.
Bagaimana pembelaan tergugat?
Biasanya menyerang syarat formal: kesamaan fakta, definisi kelompok, dan kelayakan wakil, sebelum masuk pokok perkara.
Apa itu tanggung jawab mutlak?
Tanggung jawab atas kerugian tanpa perlu membuktikan kesalahan, bagi kegiatan yang memakai B3 atau menimbulkan ancaman serius.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.