Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Kewajiban devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam: ringkasan aturan
Eksportir barang sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia dengan menempatkannya di Rekening Khusus DHE SDA pada bank yang melakukan kegiatan usaha valuta asing, paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE. Aturan persentase dan jangka waktu penempatan telah diubah beberapa kali, terakhir PP 21/2026.
Pokok kewajiban
- Berlaku bagi eksportir barang hasil pengusahaan, pengelolaan, atau pengolahan sumber daya alam.
- Penempatan di Rekening Khusus DHE SDA di bank yang ditetapkan, paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE.
- Sebagian DHE wajib tetap ditempatkan dalam persentase dan jangka waktu tertentu; ketentuannya berubah melalui PP 8/2025, PP 2/2026, dan PP 21/2026.
- PP 21/2026 mengatur ketentuan khusus untuk sektor pertambangan dalam rangka perjanjian perdagangan bilateral, berlaku untuk PPE sejak 1 Juni 2026.
- Pengawasan oleh Bank Indonesia dan OJK; pelanggaran dikenai sanksi administratif, termasuk penangguhan pelayanan ekspor.
Langkah kepatuhan
- Petakan setiap PPE dan tanggal tenggat penempatan.
- Buka Rekening Khusus DHE SDA di bank yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Dokumentasikan penggunaan dana yang dikecualikan sesuai ketentuan.
- Pantau peraturan Bank Indonesia dan perubahan PP terbaru sebelum setiap pengapalan.
Dasar hukum
- PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA, sebagaimana diubah PP No. 8 Tahun 2025, PP No. 2 Tahun 2026 (Pasal 6), dan PP No. 21 Tahun 2026 (Pasal 18A)
- Peraturan Bank Indonesia tentang devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa persen DHE yang wajib ditahan?
Persentase dan jangka waktunya berubah beberapa kali dan berbeda untuk sektor tertentu; periksa PP dan peraturan Bank Indonesia terbaru untuk komoditas Anda.
Apakah DHE boleh dipakai untuk operasional?
Ada penggunaan tertentu yang dikecualikan, misalnya untuk kewajiban tertentu; dokumentasikan sesuai ketentuan.
Apa risiko tidak patuh?
Sanksi administratif, termasuk penangguhan pelayanan ekspor.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan Hidup
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.