Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Kewajiban devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam: ringkasan aturan

Paket FirmaDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Eksportir barang sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia dengan menempatkannya di Rekening Khusus DHE SDA pada bank yang melakukan kegiatan usaha valuta asing, paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE. Aturan persentase dan jangka waktu penempatan telah diubah beberapa kali, terakhir PP 21/2026.

Pokok kewajiban

Langkah kepatuhan

  1. Petakan setiap PPE dan tanggal tenggat penempatan.
  2. Buka Rekening Khusus DHE SDA di bank yang ditetapkan Bank Indonesia.
  3. Dokumentasikan penggunaan dana yang dikecualikan sesuai ketentuan.
  4. Pantau peraturan Bank Indonesia dan perubahan PP terbaru sebelum setiap pengapalan.

Dasar hukum

  • PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA, sebagaimana diubah PP No. 8 Tahun 2025, PP No. 2 Tahun 2026 (Pasal 6), dan PP No. 21 Tahun 2026 (Pasal 18A)
  • Peraturan Bank Indonesia tentang devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Riset hukum untuk tim legal Anda

Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa persen DHE yang wajib ditahan?

Persentase dan jangka waktunya berubah beberapa kali dan berbeda untuk sektor tertentu; periksa PP dan peraturan Bank Indonesia terbaru untuk komoditas Anda.

Apakah DHE boleh dipakai untuk operasional?

Ada penggunaan tertentu yang dikecualikan, misalnya untuk kewajiban tertentu; dokumentasikan sesuai ketentuan.

Apa risiko tidak patuh?

Sanksi administratif, termasuk penangguhan pelayanan ekspor.

Panduan terkait

Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.