Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Peninjauan kembali perkara perdata berdasarkan novum

Paket FirmaDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Peninjauan kembali perkara perdata hanya dapat diajukan satu kali, atas alasan terbatas dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung, misalnya ditemukan surat bukti yang menentukan (novum) yang dahulu tidak dapat ditemukan. Tenggatnya 180 hari sejak bukti ditemukan, dan tanggal penemuannya harus dinyatakan di bawah sumpah. PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan.

Alasan PK perdata (Pasal 67)

Menyusun memori PK berbasis novum

  1. Buktikan surat itu benar-benar baru ditemukan dan sudah ada saat perkara diperiksa.
  2. Nyatakan hari dan tanggal penemuan di bawah sumpah dan disahkan pejabat berwenang.
  3. Ajukan dalam 180 hari sejak penemuan.
  4. Tunjukkan bahwa bukti itu bersifat menentukan dan akan mengubah putusan.
  5. Bila perlu menunda eksekusi, ajukan permohonan terpisah, karena PK sendiri tidak menangguhkan eksekusi.

Dasar hukum

  • UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah UU 5/2004 dan UU 3/2009), Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 69

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Riset hukum untuk tim legal Anda

Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bisakah PK diajukan dua kali?

Untuk perkara perdata, PK hanya dapat diajukan satu kali.

Apakah dokumen yang sengaja tidak diajukan dulu bisa jadi novum?

Tidak. Novum adalah bukti yang dahulu tidak dapat ditemukan, bukan yang sengaja tidak diajukan.

Apakah PK menghentikan eksekusi?

Tidak. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan.

Panduan terkait

Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.