Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Peninjauan kembali perkara perdata berdasarkan novum
Peninjauan kembali perkara perdata hanya dapat diajukan satu kali, atas alasan terbatas dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung, misalnya ditemukan surat bukti yang menentukan (novum) yang dahulu tidak dapat ditemukan. Tenggatnya 180 hari sejak bukti ditemukan, dan tanggal penemuannya harus dinyatakan di bawah sumpah. PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan.
Alasan PK perdata (Pasal 67)
- Putusan didasarkan kebohongan atau tipu muslihat lawan, atau bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana.
- Novum: surat bukti menentukan yang ditemukan setelah perkara diputus dan dahulu tidak dapat ditemukan.
- Dikabulkan hal yang tidak dituntut atau melebihi tuntutan; ada tuntutan yang belum diputus.
- Putusan yang saling bertentangan antara pihak, soal, dan dasar yang sama.
- Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
Menyusun memori PK berbasis novum
- Buktikan surat itu benar-benar baru ditemukan dan sudah ada saat perkara diperiksa.
- Nyatakan hari dan tanggal penemuan di bawah sumpah dan disahkan pejabat berwenang.
- Ajukan dalam 180 hari sejak penemuan.
- Tunjukkan bahwa bukti itu bersifat menentukan dan akan mengubah putusan.
- Bila perlu menunda eksekusi, ajukan permohonan terpisah, karena PK sendiri tidak menangguhkan eksekusi.
Dasar hukum
- UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah UU 5/2004 dan UU 3/2009), Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 69
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bisakah PK diajukan dua kali?
Untuk perkara perdata, PK hanya dapat diajukan satu kali.
Apakah dokumen yang sengaja tidak diajukan dulu bisa jadi novum?
Tidak. Novum adalah bukti yang dahulu tidak dapat ditemukan, bukan yang sengaja tidak diajukan.
Apakah PK menghentikan eksekusi?
Tidak. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan Hidup
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.