Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Sengketa kontrak konstruksi: dewan sengketa, arbitrase, atau pengadilan
Sengketa kontrak kerja konstruksi diselesaikan lebih dulu dengan musyawarah, lalu melalui tahapan yang tercantum dalam kontrak: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta dapat membentuk dewan sengketa. Bila kontrak memuat klausul arbitrase tertulis, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili dan wajib menolak perkara tersebut.
Tahapan menurut UU Jasa Konstruksi
- Musyawarah untuk mufakat.
- Tahapan dalam kontrak: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- Dewan sengketa yang dibentuk para pihak, beranggotakan profesional yang tidak berpihak.
- Bila kontrak tidak mengatur, para pihak membuat persetujuan tertulis tentang cara penyelesaian.
Arbitrase vs pengadilan
- Perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak membawa sengketa ke pengadilan negeri.
- Putusan arbitrase final, mengikat, dan wajib didaftarkan ke pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak diucapkan.
- Pembatalan putusan arbitrase hanya atas alasan terbatas (dokumen palsu, dokumen disembunyikan, tipu muslihat), diajukan paling lama 30 hari sejak pendaftaran.
- Pengadilan negeri cocok bila diperlukan upaya paksa cepat terhadap pihak ketiga atau bila tidak ada klausul arbitrase.
Dasar hukum
- UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 88
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 70, dan Pasal 71
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah putusan dewan sengketa mengikat?
Bergantung pada rumusan kontrak; banyak kontrak menjadikannya mengikat sementara sampai diputus arbitrase.
Apakah putusan arbitrase bisa dibanding?
Tidak. Putusan arbitrase final; yang tersedia hanya permohonan pembatalan atas alasan terbatas.
Bagaimana memilih lembaga arbitrase?
Sebutkan lembaga, aturan prosedur, tempat, bahasa, dan jumlah arbiter secara tegas dalam kontrak.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan Hidup
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.