Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Sengketa kontrak konstruksi: dewan sengketa, arbitrase, atau pengadilan

Paket FirmaDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Sengketa kontrak kerja konstruksi diselesaikan lebih dulu dengan musyawarah, lalu melalui tahapan yang tercantum dalam kontrak: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta dapat membentuk dewan sengketa. Bila kontrak memuat klausul arbitrase tertulis, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili dan wajib menolak perkara tersebut.

Tahapan menurut UU Jasa Konstruksi

  1. Musyawarah untuk mufakat.
  2. Tahapan dalam kontrak: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
  3. Dewan sengketa yang dibentuk para pihak, beranggotakan profesional yang tidak berpihak.
  4. Bila kontrak tidak mengatur, para pihak membuat persetujuan tertulis tentang cara penyelesaian.

Arbitrase vs pengadilan

Dasar hukum

  • UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 88
  • UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 70, dan Pasal 71

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Riset hukum untuk tim legal Anda

Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah putusan dewan sengketa mengikat?

Bergantung pada rumusan kontrak; banyak kontrak menjadikannya mengikat sementara sampai diputus arbitrase.

Apakah putusan arbitrase bisa dibanding?

Tidak. Putusan arbitrase final; yang tersedia hanya permohonan pembatalan atas alasan terbatas.

Bagaimana memilih lembaga arbitrase?

Sebutkan lembaga, aturan prosedur, tempat, bahasa, dan jumlah arbiter secara tegas dalam kontrak.

Panduan terkait

Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.