Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia
Putusan arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan dan memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Syaratnya: dijatuhkan di negara yang terikat perjanjian pengakuan dengan Indonesia, termasuk ruang lingkup hukum perdagangan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
Syarat pengakuan
- Negara tempat putusan dijatuhkan terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia (misalnya Konvensi New York).
- Termasuk ruang lingkup hukum perdagangan menurut hukum Indonesia.
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- Bila menyangkut Negara RI sebagai pihak, eksekuatur diberikan Mahkamah Agung lalu dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat.
Dokumen yang dilampirkan
- Asli atau salinan otentik putusan beserta terjemahan resmi bahasa Indonesia.
- Asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan beserta terjemahannya.
- Keterangan perwakilan diplomatik RI bahwa negara tersebut terikat perjanjian dengan Indonesia.
- Pendaftaran oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera PN Jakarta Pusat.
Dasar hukum
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69
- Perma No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase
- Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah PN Jakarta Pusat memeriksa ulang pokok sengketa?
Tidak. Pemeriksaan terbatas pada syarat formal dan ketertiban umum.
Bagaimana jika aset termohon di luar Jakarta?
Setelah eksekuatur, pelaksanaan dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri tempat aset berada.
Apakah penolakan eksekuatur bisa dilawan?
Undang-undang membedakan upaya terhadap putusan yang mengabulkan dan menolak; periksa ketentuan Pasal 68 UU 30/1999 dan Perma 3/2023.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan Hidup
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.