Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Kewajiban reklamasi dan pascatambang pemegang IUP dan IUPK
Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang, menjaga keseimbangan lahan yang dibuka dan direklamasi, serta menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Orang yang izinnya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi atau menempatkan dana jaminan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.
Kewajiban utama
- Menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau pascatambang.
- Menjaga keseimbangan lahan yang dibuka dan yang sudah direklamasi, serta mengelola lubang bekas tambang akhir sesuai batas.
- Menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
- Menyerahkan lahan yang sudah direklamasi kepada pihak yang berhak melalui Menteri.
- Bila tidak melaksanakan sesuai rencana, Menteri dapat menunjuk pihak ketiga memakai dana jaminan.
Daftar periksa audit kepatuhan
- Kesesuaian dokumen rencana dengan realisasi tahunan.
- Status penempatan dan pencairan dana jaminan.
- Kepatuhan lingkungan (persetujuan lingkungan, pemantauan, pelaporan).
- Status izin, pemindahtanganan, dan perubahan pengendali (pemindahtanganan izin tanpa izin diancam pidana).
Dasar hukum
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah UU No. 3 Tahun 2020 (dan perubahan berikutnya, termasuk UU No. 2 Tahun 2025), Pasal 99, Pasal 100, Pasal 161A, dan Pasal 161B
- PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (sebagaimana diubah PP 25/2024 dan PP 39/2025)
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah membayar dana jaminan membebaskan kewajiban reklamasi?
Tidak. Dana jaminan adalah jaminan, bukan pengganti kewajiban melaksanakan reklamasi.
Apakah kewajiban berlanjut setelah izin berakhir?
Ya. Tidak melaksanakan reklamasi atau tidak menempatkan dana jaminan setelah izin dicabut atau berakhir diancam pidana.
Apakah denda dalam UU Minerba berubah?
Besaran denda dalam undang-undang di luar KUHP disesuaikan oleh UU No. 1 Tahun 2026; periksa ketentuan terbaru.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.