Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Kewajiban reklamasi dan pascatambang pemegang IUP dan IUPK

Paket FirmaDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang, menjaga keseimbangan lahan yang dibuka dan direklamasi, serta menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Orang yang izinnya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi atau menempatkan dana jaminan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Kewajiban utama

Daftar periksa audit kepatuhan

  1. Kesesuaian dokumen rencana dengan realisasi tahunan.
  2. Status penempatan dan pencairan dana jaminan.
  3. Kepatuhan lingkungan (persetujuan lingkungan, pemantauan, pelaporan).
  4. Status izin, pemindahtanganan, dan perubahan pengendali (pemindahtanganan izin tanpa izin diancam pidana).

Dasar hukum

  • UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah UU No. 3 Tahun 2020 (dan perubahan berikutnya, termasuk UU No. 2 Tahun 2025), Pasal 99, Pasal 100, Pasal 161A, dan Pasal 161B
  • PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (sebagaimana diubah PP 25/2024 dan PP 39/2025)
  • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Riset hukum untuk tim legal Anda

Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah membayar dana jaminan membebaskan kewajiban reklamasi?

Tidak. Dana jaminan adalah jaminan, bukan pengganti kewajiban melaksanakan reklamasi.

Apakah kewajiban berlanjut setelah izin berakhir?

Ya. Tidak melaksanakan reklamasi atau tidak menempatkan dana jaminan setelah izin dicabut atau berakhir diancam pidana.

Apakah denda dalam UU Minerba berubah?

Besaran denda dalam undang-undang di luar KUHP disesuaikan oleh UU No. 1 Tahun 2026; periksa ketentuan terbaru.

Panduan terkait

Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.