Profesor H Masuk Mulai konsultasi

Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Syarat permohonan pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga

Paket FirmaDisusun Tim Profesor H berdasarkan peraturan yang berlaku per 17 November 2026. Cara kami menyusun panduan

Jawaban singkat

Debitor yang punya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PKPU dapat diajukan debitor atau kreditor untuk menawarkan rencana perdamaian; PKPU sementara dan tetap beserta perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari.

Kepailitan

PKPU

Dasar hukum

  • UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (sebagaimana diubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK), Pasal 2, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 222, Pasal 225, Pasal 228–230, dan Pasal 235

Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.

Riset hukum untuk tim legal Anda

Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah utang harus dibuktikan secara sederhana?

Ya. Permohonan dikabulkan bila fakta dua kreditor dan utang jatuh waktu terbukti secara sederhana; sengketa utang yang rumit cenderung ditolak.

Siapa yang boleh mempailitkan bank atau perusahaan asuransi?

Untuk debitor tertentu di sektor jasa keuangan, permohonan diatur khusus dan pada umumnya hanya dapat diajukan otoritas yang berwenang.

Apakah PKPU bisa dibanding?

Tidak. Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.

Panduan terkait

Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase

Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.