Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Syarat permohonan pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
Debitor yang punya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PKPU dapat diajukan debitor atau kreditor untuk menawarkan rencana perdamaian; PKPU sementara dan tetap beserta perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari.
Kepailitan
- Syarat: minimal dua kreditor dan satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas.
- Dapat diajukan debitor sendiri, satu atau lebih kreditor, atau kejaksaan untuk kepentingan umum; untuk debitor sektor keuangan tertentu, pemohonnya diatur khusus.
- Putusan paling lambat 60 hari sejak permohonan didaftarkan.
- Upaya hukum: kasasi paling lambat 8 hari setelah putusan diucapkan.
PKPU
- Diajukan debitor yang punya lebih dari satu kreditor, atau oleh kreditor.
- Permohonan debitor wajib dikabulkan sebagai PKPU sementara paling lambat 3 hari; permohonan kreditor paling lambat 20 hari.
- PKPU tetap ditetapkan atas persetujuan kreditor konkuren sesuai kuorum undang-undang.
- Seluruh PKPU berikut perpanjangannya paling lama 270 hari sejak PKPU sementara diucapkan; bila gagal, debitor dinyatakan pailit.
- Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.
Dasar hukum
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (sebagaimana diubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK), Pasal 2, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 222, Pasal 225, Pasal 228–230, dan Pasal 235
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah utang harus dibuktikan secara sederhana?
Ya. Permohonan dikabulkan bila fakta dua kreditor dan utang jatuh waktu terbukti secara sederhana; sengketa utang yang rumit cenderung ditolak.
Siapa yang boleh mempailitkan bank atau perusahaan asuransi?
Untuk debitor tertentu di sektor jasa keuangan, permohonan diatur khusus dan pada umumnya hanya dapat diajukan otoritas yang berwenang.
Apakah PKPU bisa dibanding?
Tidak. Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan Hidup
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.