Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Unsur kerugian keuangan negara dan mens rea dalam perkara korupsi
Sejak KUHP baru berlaku 2 Januari 2026, delik memperkaya diri secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan diatur dalam Pasal 603 dan 604 KUHP, menggantikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Penjelasan Pasal 603 menyebut kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Pengembalian kerugian tidak menghapus pidana.
Unsur yang harus dibuktikan penuntut umum
- Pasal 603: melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- Pasal 604: tujuan menguntungkan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan, dan merugikan keuangan negara.
- Ancaman: seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda kategori II sampai VI.
- Rumusan KUHP memakai kata merugikan (bukan dapat merugikan), sehingga kerugian harus nyata.
Titik fokus pembelaan
- Uji dasar perhitungan kerugian: lembaga yang mengaudit, metode, dan hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa.
- Uji mens rea: kesengajaan atau tujuan menguntungkan, bukan sekadar kesalahan administrasi atau keputusan bisnis beritikad baik.
- Uji kewenangan dan prosedur: apakah tindakan sesuai peraturan dan diskresi yang sah.
- Pengembalian kerugian tidak menghapus pidana, tetapi dapat menjadi pertimbangan yang meringankan.
Dasar hukum
- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 603, Pasal 604, dan Pasal 622 (pencabutan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor)
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 4, Pasal 18, dan Pasal 20 (tetap berlaku)
- Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perkara lama tetap memakai UU Tipikor?
Bergantung pada aturan peralihan dan asas berlakunya ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa; analisis per perkara diperlukan.
Apakah audit internal instansi cukup sebagai bukti kerugian?
Penjelasan Pasal 603 merujuk hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan; kekuatan bukti lain akan diuji di persidangan.
Apakah Perma 1/2020 masih relevan?
Perma itu disusun untuk Pasal 2 dan 3 UU Tipikor; penerapannya pada Pasal 603–604 KUHP perlu dicermati.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.