Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum: keberatan ganti kerugian dan konsinyasi
Bila tidak sepakat tentang bentuk atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah; pengadilan memutus dalam 30 hari kerja dan kasasi dapat diajukan dalam 14 hari kerja. Bila tidak berkeberatan dalam tenggat, ia dianggap menerima; bila menolak, ganti kerugian dititipkan di pengadilan.
Alur setelah penilaian
- Musyawarah penetapan ganti kerugian paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian disampaikan.
- Keberatan ke pengadilan negeri setempat paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah.
- Putusan pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja; kasasi paling lama 14 hari kerja; MA memutus paling lama 30 hari kerja.
- Putusan berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran.
Konsinyasi (penitipan)
- Dilakukan bila pihak yang berhak menolak hasil musyawarah atau putusan pengadilan.
- Juga bila pemilik tidak diketahui, objek sedang berperkara, disengketakan, disita, atau menjadi jaminan bank.
- Setelah dititipkan, kepemilikan atau hak atas objek pengadaan tanah dapat dilepaskan sesuai undang-undang.
- Strategi: siapkan penilai pembanding dan bukti nilai nonfisik sejak awal musyawarah.
Dasar hukum
- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (sebagaimana diubah UU Cipta Kerja), Pasal 37–43
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah keberatan bisa menghentikan proyek?
Keberatan menyangkut bentuk dan besarnya ganti kerugian, bukan menghentikan proyek yang lokasinya sudah ditetapkan.
Bagaimana jika terlambat mengajukan keberatan?
Pihak yang menolak tetapi tidak berkeberatan dalam 14 hari kerja dianggap menerima hasil musyawarah.
Apa yang dinilai dalam ganti kerugian?
Antara lain tanah, bangunan, tanaman, benda terkait tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai, berdasarkan penilaian penilai.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Legal Due Diligence dan Prosedur Akuisisi atau Merger Perseroan
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU: Batas Nilai, Tenggat, dan Denda
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan Hidup
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sengketa Pemegang Saham: Deadlock, Hak Appraisal, dan Gugatan Minoritas
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.