Beranda / Panduan Hukum / Korporasi, Litigasi & Arbitrase
Notifikasi merger dan akuisisi ke KPPU: batas nilai, tenggat, dan denda
Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang mengubah pengendalian dan membuat nilai aset gabungan melebihi Rp2,5 triliun atau nilai penjualan gabungan melebihi Rp5 triliun (batas khusus untuk perbankan) wajib diberitahukan ke KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak efektif secara yuridis, melalui notifikasi.kppu.go.id. Keterlambatan dapat dikenai denda besar.
Kapan wajib notifikasi
- Nilai aset gabungan di Indonesia lebih dari Rp2,5 triliun dan/atau penjualan gabungan lebih dari Rp5 triliun (non-perbankan).
- Terjadi perubahan pengendalian.
- Bukan transaksi antarperusahaan dalam satu kelompok usaha (terafiliasi).
- Pengambilalihan aset tertentu juga dapat wajib dinotifikasi.
Langkah praktis
- Hitung nilai aset dan penjualan gabungan, termasuk entitas yang mengendalikan dan dikendalikan.
- Tentukan tanggal efektif yuridis (misalnya persetujuan atau pemberitahuan Kemenkum, atau pengalihan saham tercatat).
- Ajukan notifikasi elektronik beserta dokumen pendukung sebelum tenggat.
- Siapkan data pasar bersangkutan untuk penilaian KPPU; pertimbangkan konsultasi sukarela sebelum transaksi.
Dasar hukum
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 28 dan Pasal 29
- PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
- Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023
- Portal notifikasi KPPU
Peraturan bisa berubah. Periksa teks resmi terbaru, atau tanyakan Profesor H untuk kasus Anda.
Riset hukum untuk tim legal Anda
Paket Firma untuk kantor hukum, divisi legal perusahaan dan BUMN, notaris/PPAT, LBH, dan instansi pemerintah: semua keunggulan Paket Profesional dengan biaya per pertanyaan paling hemat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan tenggat 30 hari kerja mulai dihitung?
Sejak transaksi berlaku efektif secara yuridis. Tentukan tanggal itu dengan cermat karena menjadi dasar penghitungan keterlambatan.
Berapa denda keterlambatan?
Praktik KPPU mengenakan denda per hari keterlambatan dengan batas maksimum tertentu; nilainya pernah mencapai puluhan miliar rupiah.
Apakah transaksi asing ikut dihitung?
Yang dihitung adalah aset dan/atau penjualan di wilayah Indonesia.
Panduan terkait
Lainnya di Korporasi, Litigasi & Arbitrase
- Syarat Permohonan Pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga
- Membatalkan Sertifikat Hak Milik: Jalur PTUN atau Pengadilan Negeri
- Sengketa Kontrak Konstruksi: Dewan Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan
- Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Eksekuatur PN Jakarta Pusat
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi dan Lingkungan Hidup
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Keberatan Ganti Kerugian dan Konsinyasi
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Sengketa Lingkungan
- Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Mens Rea dalam Perkara Korupsi (KUHP Baru)
- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP/IUPK serta Sanksinya
- Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Syarat dan Prosedur Sebelum Putusan
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Ringkasan Aturan Terbaru
- Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Berdasarkan Novum
Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu dan bukan pengganti advokat. Untuk perkara serius, libatkan advokat; warga tidak mampu berhak atas bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (LBH). Baca disclaimer hukum kami.